Soroti Isu LGBT, Wakil Ketua DPRD Depok: Sanksi Bukan Solusi Akhir, Konseling Jadi Strategi Preventif

Depok | Sketsa Online – Ramainya polemik isu LGBT yang belakangan menjadi perbincangan publik mendorong perlunya evaluasi terhadap pola pembinaan generasi muda. Wakil Ketua DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, S.E., M.Si., menilai berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan sanksi semata.

Ia menekankan, bahwa penguatan layanan konseling, pendidikan karakter, dan peran keluarga perlu menjadi strategi utama dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berintegritas, serta memiliki tanggung jawab sosial yang kuat.

“Generasi muda saat ini hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat dan terbuka. Karena itu, pendidikan karakter, penguatan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial harus terus menjadi perhatian bersama,” ujar Hj. Yuni, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menghadirkan tantangan baru dalam proses pembentukan karakter anak muda. Karena itu, keterlibatan keluarga, sekolah, kampus, masyarakat, dan pemerintah menjadi faktor penting agar generasi muda memperoleh pendampingan yang tepat.

Menurutnya, setiap persoalan yang muncul di kalangan remaja maupun mahasiswa harus disikapi secara bijaksana melalui pendekatan pembinaan yang berorientasi pada pencegahan serta penguatan kapasitas diri.

Dalam konteks tersebut, layanan konseling memiliki peran strategis sebagai ruang pendampingan sekaligus sarana membangun ketahanan mental dan sosial.

Konseling tidak hanya membantu menyelesaikan persoalan individu, tetapi juga memperkuat kemampuan berkomunikasi, mengambil keputusan, serta memahami nilai-nilai yang hidup di lingkungan sosial.

“Kita perlu membangun ruang pembinaan yang sehat agar anak-anak muda dapat berkembang menjadi pribadi yang berprestasi, berakhlak, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya,” katanya.

Hj. Yuni juga mengingatkan pentingnya mengedepankan kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang di ruang publik. Perundungan, stigma, maupun penghakiman tidak akan menyelesaikan masalah.

Sebaliknya, pendekatan edukatif dan dialogis dinilai lebih efektif dalam menjaga ketahanan sosial sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran dan pembentukan karakter.

Lebih lanjut, ia menyampaikan lembaga pendidikan perlu memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi berbagai dinamika sosial di lingkungan peserta didik. Pedoman tersebut diperlukan agar proses pendampingan berjalan terarah, konsisten, serta mampu mencegah munculnya konflik di masyarakat.

Langkah preventif harus dibangun melalui penguatan nilai agama, wawasan kebangsaan, literasi digital, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan bekal tersebut, generasi muda diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai yang menjadi fondasi bangsa.

Meski demikian,  Hj. Yuni berpandangan bahwa tidak semua persoalan yang berkembang di masyarakat harus selalu dijawab dengan pembentukan regulasi baru. Yang lebih penting adalah memastikan aturan dan mekanisme yang telah ada dapat dijalankan secara efektif dan konsisten.

“Tidak semua persoalan harus selalu dijawab dengan regulasi baru. Yang terutama bagaimana memastikan regulasi yang ada dapat dijalankan dengan baik serta diiringi dengan program pendidikan karakter, literasi digital, layanan konseling bagi remaja, dan penguatan peran keluarga,” ujarnya.

Upaya membangun generasi muda yang berkarakter tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum atau kebijakan semata. Diperlukan sinergi antara keluarga, sekolah, kampus, masyarakat, dan pemerintah agar proses pembinaan berjalan berkelanjutan serta mampu menyentuh akar persoalan.

Karena itu, DPRD Kota Depok mendukung berbagai upaya yang bertujuan menjaga nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang hidup di tengah masyarakat. Namun, langkah tersebut juga harus diiringi dengan terciptanya ruang dialog yang sehat, saling menghormati, dan mengedepankan persatuan.

“Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menciptakan ruang yang kondusif sehingga perbedaan pandangan di tengah masyarakat dapat dikelola secara bijak dan tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu persatuan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Hj. Yuni menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang berhasil dibentuk.

“Ukuran keberhasilan sebuah masyarakat bukan hanya pada kemampuannya memberikan sanksi, tetapi juga pada kemampuannya membina, mendampingi, dan menyiapkan generasi mudanya agar tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas. Karena itu, konseling dan pendidikan karakter harus menjadi bagian penting dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik,” tutupnya. (el’s)