Depok | Sketsa Online – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok mulai menata kembali kekuatan organisasinya sebagai bagian dari strategi membangun kebangkitan politik menuju Pemilu 2029.
Di tengah persaingan politik yang semakin kompetitif, partai berlambang Ka’bah itu memilih memperkuat struktur hingga tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai fondasi untuk merebut kembali kepercayaan publik sekaligus meningkatkan representasi di DPRD Kota Depok.
Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PPP Kecamatan Limo yang menjadi bagian dari rangkaian pembentukan kepengurusan baru di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC).
Agenda itu tidak sekadar menjadi forum pergantian kepengurusan, melainkan momentum konsolidasi organisasi, regenerasi kader, dan penataan mesin politik agar lebih solid menghadapi kontestasi lima tahun mendatang.
Ketua DPC PPP Kota Depok yang juga Anggota DPRD Kota Depok, H. Mazhab H.M, mengatakan pembentukan kepengurusan PAC merupakan kelanjutan dari restrukturisasi organisasi setelah terbentuknya kepengurusan baru di tingkat DPW PPP Jawa Barat dan DPC PPP Kota Depok.
Tahap berikutnya akan diarahkan pada pembentukan kepengurusan ranting di seluruh kelurahan agar jaringan partai semakin kuat hingga ke tingkat akar rumput.
“Setelah terbentuk kepengurusan yang baru, baik di tingkat DPW maupun DPC, kita langsung membentuk kepengurusan Pimpinan Anak Cabang. Setelah itu dilanjutkan dengan pembentukan kepengurusan ranting di tingkat kelurahan,” ujar Mazhab, Jumat (24/7/2026).
Ia menilai daya tahan sebuah partai politik tidak hanya ditentukan oleh figur yang tampil di ruang publik, tetapi terutama oleh organisasi yang mampu bekerja secara efektif hingga lapisan paling bawah. Karena itu, penguatan struktur menjadi prasyarat penting agar program, komunikasi politik, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara berkesinambungan.
Pelaksanaan Musancab dilakukan dengan pola yang disesuaikan dengan kondisi organisasi di masing-masing wilayah. Sebagian kepengurusan dibentuk secara langsung, sedangkan kecamatan lainnya akan melaksanakan pemilihan secara kolektif dengan melibatkan DPW dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
“Tidak semua kecamatan harus saya datangi. Ada yang saya bentuk langsung, sementara yang lain akan dikumpulkan dan dilakukan pemilihan dengan dihadiri DPW dan DPP,” katanya.
Dalam forum tersebut, M. Ihdhar Adli, S.Pd. ditetapkan sebagai Ketua PAC PPP Kecamatan Limo, didampingi Harianto sebagai Sekretaris dan Pimpi Ayu Nuraini sebagai Bendahara. Kepengurusan baru itu diharapkan menjadi ujung tombak konsolidasi sekaligus memperluas jangkauan kerja politik partai di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Di tengah proses penataan organisasi, H. Mazhab melihat munculnya optimisme baru melalui bergabungnya kader-kader muda yang dinilai memiliki kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Regenerasi tersebut menjadi modal penting untuk membangun kembali kekuatan PPP di Kota Depok.
“Banyak wajah baru yang membawa energi baru. SDM-nya juga semakin baik, sehingga saya optimistis pada 2029 akan terjadi perubahan yang signifikan bagi PPP,” ujarnya.
Optimisme tersebut diterjemahkan ke dalam target politik yang terukur. Pada Pemilu 2029, PPP Kota Depok membidik perolehan empat hingga enam kursi DPRD sebagai langkah awal mengembalikan posisi partai dalam konstelasi politik daerah.
“Target realistis kami empat sampai enam kursi,” tegasnya.
Meski menetapkan target elektoral, ia menegaskan orientasi perjuangan partai tidak boleh berhenti pada perolehan kursi. Politik harus dimaknai sebagai ruang pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai ibadah sehingga jabatan bukan menjadi tujuan, melainkan konsekuensi dari dedikasi dan kerja nyata.
“Ketika masuk PPP dan menjadi pengurus, niatkan ibadah. Kalau niatnya ibadah, insya Allah yang lain akan mengikuti. Tetapi kalau tujuannya hanya kepentingan lain, yang ada hanyalah kekecewaan,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh kader harus menjadikan enam prinsip perjuangan PPP sebagai landasan dalam berorganisasi, yakni niat ibadah, istiqamah, kesetaraan, keadilan, musyawarah, serta amar ma’ruf nahi mungkar. Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam setiap kebijakan maupun aktivitas politik agar kehadiran partai benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Tak hanya itu, H. Mazhab juga mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni mengembalikan basis dukungan di sejumlah wilayah yang sebelumnya menjadi kantong suara PPP, seperti Kecamatan Limo, Cinere, dan Beji. Hilangnya keterwakilan dari daerah-daerah tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi kepengurusan baru.
“Periode sebelumnya ada perwakilan dari Limo, Cinere, dan Beji. Sekarang kursinya hilang. Ini menjadi cambuk bagi pengurus baru untuk merebut kembali kursi yang diambil partai lain,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Mazhab mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar diraih saat pemilu.
“Jangan pernah melupakan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan. Amanah itu harus dijaga dengan terus hadir, bekerja, dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Konsolidasi organisasi yang kini dijalankan tidak hanya diposisikan sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029. Langkah tersebut juga menjadi ikhtiar membangun kembali legitimasi politik melalui organisasi yang kuat, kader yang kompeten, serta semangat pengabdian yang berpijak pada nilai-nilai perjuangan partai.
Dengan fondasi tersebut, PPP Kota Depok berharap mampu kembali menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan dalam dinamika politik daerah.
“Harapan kami, PPP menjadi partai nomor tiga di Kota Depok,” tutupnya. (el’s)
 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok mulai menata kembali kekuatan organisasinya sebagai bagian){kind=link}