Jakarta | Sketsa Online – Realisasi investasi Indonesia mencapai Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terhitung sejak Oktober 2024 hingga September 2026. Capaian tersebut menyerap 5.485.944 tenaga kerja Indonesia, dengan investasi di luar Jawa mendominasi 51,8 persen dari total realisasi nasional.
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, realisasi investasi tersebut setara dengan 30,1 persen dari kebutuhan investasi nasional periode 2025–2029 yang ditargetkan mencapai Rp13.032,8 triliun.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, realisasi investasi selama periode tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan nilai penanaman modal di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun, sedangkan Jawa mencatat Rp1.892,2 triliun.
“Penyerapan tenaga kerjanya 5.485.944 orang. Kontribusi Jawa 48,2 persen atau Rp1.892,2 triliun, dan luar Jawa 51,8 persen atau Rp2.031,0 triliun,” kata Rosan dalam keterangan yang dilansir dari akun resmi Komdigi.RI, Selasa (20/10/2026).
Berdasarkan asal modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun atau 50,9 persen. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp1.924,5 triliun atau 49,1 persen. Dengan komposisi tersebut, investasi domestik masih sedikit lebih besar dibandingkan investasi asing.
Sepanjang Januari–September 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian itu telah memenuhi 75,4 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Dari total tersebut, PMA menyumbang Rp777,8 triliun atau 50,5 persen, sedangkan PMDN mencapai Rp761,4 triliun atau 49,5 persen. Investasi selama sembilan bulan pertama 2026 juga menyerap 2.194.496 tenaga kerja Indonesia.
Berdasarkan wilayah, investasi di luar Jawa mencapai Rp779,4 triliun atau 50,6 persen. Sementara itu, Jawa mencatat realisasi sebesar Rp759,8 triliun atau 49,4 persen.
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar, yakni Rp249,3 triliun. Berikutnya, Jawa Barat mencatat Rp229,1 triliun, Sulawesi Tengah Rp116 triliun, Jawa Timur Rp110,5 triliun, dan Maluku Utara Rp96 triliun.
Pada Triwulan III 2026, realisasi investasi mencapai Rp528,7 triliun atau tumbuh 7,6 persen secara tahunan. Nilai tersebut terdiri atas PMA sebesar Rp270,2 triliun dan PMDN Rp258,5 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 745.634 orang.
Investasi di luar Jawa pada periode tersebut mencapai Rp271,6 triliun atau 51,4 persen, sedangkan Jawa mencatat Rp257,1 triliun atau 48,6 persen. Secara tahunan, investasi di Jawa tumbuh 13,9 persen, sementara luar Jawa tumbuh 2,2 persen.
Rosan mengatakan, pemerintah akan terus memperkuat iklim investasi dan mendorong pengembangan industri nasional melalui pendekatan yang lebih proaktif serta keterbukaan terhadap masukan dari berbagai pihak.
“Tentunya kita harus senantiasa jemput bola, mendengarkan masukan agar iklim investasi dan industri kita meningkat. Karena memang yang kita inginkan dari investasi dan hilirisasi yang masuk adalah ujungnya industrialisasi,” ujarnya.
Selain investasi secara keseluruhan, hilirisasi menjadi salah satu sektor yang terus didorong pemerintah. Sepanjang Januari–September 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp480 triliun atau tumbuh 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 31,2 persen terhadap total investasi nasional selama sembilan bulan pertama 2026.
Sektor mineral mendominasi investasi hilirisasi dengan nilai Rp335,1 triliun. Rinciannya meliputi nikel sebesar Rp118,9 triliun, bauksit Rp115,7 triliun, besi baja Rp40,8 triliun, tembaga Rp39,5 triliun, dan pasir silika Rp7 triliun.
Di luar sektor mineral, investasi hilirisasi mencakup perkebunan dan kehutanan sebesar Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun.
Rosan menyebut kontribusi hilirisasi terhadap investasi nasional meningkat dibandingkan 2024. Kontribusi yang sebelumnya mencapai 26 persen pada 2024 tercatat sebesar 34 persen pada Triwulan III 2026. Adapun secara kumulatif selama Januari–September 2026, kontribusinya mencapai sekitar 31 persen.
“Kalau kami melihat trennya, tahun 2024 kontribusi hilirisasi itu 26 persen, di tahun ini (2026) triwulan ketiga itu sudah 34 persen, walaupun dari Januari ke September itu kontribusinya 31 persen. Tentunya kita akan tetap mendorong agar investasi ini terus meningkat menjadi investasi yang berkualitas dan juga bisa memberikan dampak yang positif seperti penyerapan tenaga kerja,” paparnya.
Sebaran investasi hilirisasi juga didominasi wilayah luar Jawa. Dari total Rp480 triliun, sebanyak Rp373,1 triliun atau sekitar 78 persen terealisasi di luar Jawa.
Sulawesi Tengah mencatat investasi hilirisasi terbesar sebesar Rp100,4 triliun, disusul Maluku Utara Rp84,1 triliun, Jawa Barat Rp36,9 triliun, Kalimantan Barat Rp35,4 triliun, dan Sulawesi Tenggara Rp27,9 triliun.
Pada Triwulan III 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp179,9 triliun atau meningkat 19,4 persen secara tahunan. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan investasi pada sektor pengolahan komoditas di dalam negeri.
Dari sisi negara asal modal asing, Singapura menjadi penyumbang PMA terbesar sepanjang Januari–September 2026 dengan realisasi 14 miliar dolar AS atau 29,6 persen dari total PMA. Hong Kong berada di posisi berikutnya dengan investasi sebesar 12,8 miliar dolar AS, disusul Republik Rakyat Tiongkok sebesar 5 miliar dolar AS, Amerika Serikat 3,4 miliar dolar AS, dan Jepang 2,6 miliar dolar AS.
Kelima negara tersebut secara keseluruhan menyumbang 80 persen dari total realisasi investasi asing di Indonesia selama sembilan bulan pertama 2026.
Capaian investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo menjadi pijakan bagi pemerintah untuk terus memperkuat iklim investasi nasional, mempercepat hilirisasi, dan mendorong investasi berkualitas.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga memperluas penyerapan tenaga kerja serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (el’s)
