Depok | Sketsa Online – Upaya memastikan setiap anak tetap memperoleh pendidikan tidak hanya bergantung pada keberadaan sekolah formal. Bagi warga yang terhenti dari pendidikan, jalur kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi salah satu ruang untuk kembali belajar dan melanjutkan pendidikan.
Pandangan itu disampaikan Ketua DPC PPP Kota Depok, H. Mazhab H.M., saat menghadiri penilaian atau akreditasi PKBM Lentera Nusantara, di Jl. Raya Sawangan No.47 Depok, pada Rabu (23/9/26).
Ia menilai PKBM memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat yang menghadapi berbagai hambatan untuk menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal.
“PKBM bukan sekadar tempat bagi warga untuk mendapatkan ijazah kesetaraan. Lebih dari itu, PKBM adalah ruang kedua bagi mereka yang pernah kehilangan kesempatan belajar agar bisa kembali membangun masa depan melalui pendidikan,” ujar H. Mazhab.
Menurutnya, putus sekolah dapat dipengaruhi berbagai persoalan, mulai dari kondisi ekonomi, keluarga, lingkungan hingga keadaan lainnya. Situasi itu, kata dia, tidak semestinya menjadi alasan tertutupnya kesempatan seseorang untuk kembali menempuh pendidikan.
“Ketika ada warga yang putus sekolah karena berbagai persoalan, jangan sampai itu menjadi akhir dari perjalanan pendidikannya. Di sinilah PKBM memiliki peran strategis untuk membuka kembali akses belajar, memberikan pengetahuan, sekaligus memastikan warga memperoleh pengakuan pendidikan yang dibutuhkan,” katanya.
PKBM Lentera Nusantara menyediakan pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C. Program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan yang setara dengan jenjang SD, SMP hingga SMA melalui jalur nonformal.
Keberadaan pendidikan kesetaraan dinilai penting karena kebutuhan terhadap pendidikan tidak berhenti ketika seseorang keluar dari sekolah formal. Selain pengetahuan, dokumen pendidikan juga dibutuhkan warga untuk melanjutkan pendidikan maupun memenuhi persyaratan tertentu di dunia kerja.
“PKBM ini sangat dibutuhkan masyarakat. Ada warga yang mungkin karena satu dan lain hal tidak bisa menyelesaikan sekolah formal. Dengan adanya Paket A, B, dan C, mereka tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang setara sekaligus mendapatkan legal formal yang dibutuhkan,” tuturnya.
Di sisi lain, H. Mazhab memandang akreditasi sebagai bagian penting dalam menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
Penilaian tersebut tidak semestinya berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi menjadi momentum untuk memastikan layanan pendidikan berjalan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Akreditasi menjadi penting karena masyarakat membutuhkan lembaga pendidikan yang tidak hanya hadir, tetapi juga memiliki standar dan kualitas layanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita ingin PKBM tumbuh sebagai lembaga yang benar-benar dipercaya masyarakat,” jelasnya.
Sejalan dengan upaya memperluas akses pendidikan di Kota Depok, H. Mazhab berharap keberadaan PKBM dapat terus diperkuat dan berjalan beriringan dengan program pemerintah.
Perhatian terhadap pendidikan, perlu menjangkau anak yang masih berada di sekolah formal sekaligus warga yang membutuhkan jalur alternatif untuk kembali belajar.
Harapan itu menjadi pesan agar pengalaman putus sekolah tidak menjadi penghalang bagi warga untuk menata masa depan. Selama masih ada kemauan untuk belajar, ruang pendidikan harus tetap tersedia dan dapat dijangkau masyarakat.
“Semoga, tidak ada lagi anak atau warga Depok yang merasa masa depannya berhenti hanya karena pernah putus sekolah. Selama masih ada kemauan untuk belajar, harus ada jalan untuk kembali mendapatkan pendidikan. PKBM harus menjadi bagian dari jalan itu,” tegas H. Mazhab. (el’s)
