Depok | Sketsa Online — Keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan sekolah negeri di Kota Depok. Di tengah kebutuhan menambah daya tampung dan tingginya harga tanah, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad mendorong Pemerintah Kota Depok mengoptimalkan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) untuk kebutuhan pendidikan.
Menurutnya, fasos-fasum dapat menjadi alternatif penyediaan lahan sekolah melalui mekanisme hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Cara ini dinilai dapat menekan biaya pengadaan tanah sehingga anggaran lebih banyak diarahkan untuk pembangunan gedung dan fasilitas pendidikan.
“Kalau dapat hibah lahan fasos-fasum, kita bangun fisiknya. Fisik kan paling Rp5 sampai Rp10 miliar sudah mewah. Tapi kalau tanah kan Rp18 sampai Rp20 miliar hanya tanahnya doang,” kata Hasbullah pada Selasa (01/9/26).
Besarnya biaya pengadaan tanah tidak terlepas dari kebutuhan lahan sekolah yang cukup luas. Hasbullah menyebut standar kebutuhan lahan sekolah di Jawa Barat berada di kisaran 6.000 meter persegi.
“Standar Jawa Barat itu kalau bangun gedung, tanahnya harus 6.000 meter persegi,” ujarnya.
Dengan asumsi harga tanah sekitar Rp3 juta per meter persegi, pengadaan lahan dapat mencapai sekitar Rp18 miliar. Nilai tersebut belum termasuk biaya pembangunan gedung dan sarana pendukung sekolah.
Karena itu, Ia menilai pemerintah perlu lebih dulu mengoptimalkan aset dan lahan yang tersedia sebelum memilih opsi pembelian tanah. Fasos-fasum yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, bisa menjadi bagian dari solusi atas persoalan tersebut.
Pola ini telah diterapkan dalam pembangunan SMK Negeri 5 di Kecamatan Limo. Pemerintah Kota Depok disebut menghibahkan lahan fasos-fasum kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2025 untuk kemudian dibangun menjadi sekolah.
“Seperti yang SMK 5 di Limo, Pak Wali Kota Depok Supian Suri menghibahkan lahan fasos-fasumnya ke kita, 2025. 2026 langsung kita bangun sekolah SMK Negeri 5 di Limo,” ungkapnya.
Skema tersebut memperlihatkan pembagian peran antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Pemerintah kota menyediakan lahan, sedangkan pemerintah provinsi menyiapkan anggaran pembangunan fisik.
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sekitar Rp50 miliar untuk pembangunan sejumlah SMA dan SMK. Dari rencana tersebut, Kota Depok mendapat alokasi pembangunan SMK Negeri 5 di Limo.
“Depok kebagian satu, sudah masuk rencana anggaran tahun ini: SMK Negeri 5 di Limo,” katanya.
Ia berharap pola serupa dapat diterapkan untuk kebutuhan sekolah lainnya. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah SMA Negeri 15 di kawasan Ganesha yang dinilai perlu memiliki lahan dan gedung sendiri.
“Kalau kita ada hibah lagi lahan fasos-fasum, maka prioritas saya memindahkan SMA 15 yang di Ganesha harus punya gedung dan tanah sendiri,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Ia menegaskan, penyediaan lahan perlu ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan pendidikan jangka panjang. Kepastian lahan akan memberi ruang bagi pemerintah untuk mengembangkan kapasitas sekolah seiring pertumbuhan kebutuhan masyarakat.
“Pendidikan ini salah satu layanan dasar, wajib hukumnya,” tegas Hasbullah.
Ia menilai pembangunan sekolah pada akhirnya bukan sekadar investasi pada infrastruktur, melainkan investasi sumber daya manusia. Manfaatnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi akan menentukan kualitas generasi yang tumbuh di masa mendatang.
“Karena membangun sumber daya manusia itu jauh lebih oke. Benefit-nya bukan sekarang, tetapi bagaimana kita menyiapkan generasi unggul yang akan menentukan masa depan. Hasilnya mungkin baru terlihat 10 tahun yang akan datang,” pungkasnya. (el’s)
