Depok | Sketsa Online – Kepemimpinan dr. Karlina, MARS, di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok memasuki fase baru.
Setelah terpilih dalam Musyawarah Kota (Mukota) VI, dr. Karlina tidak hanya dituntut melanjutkan roda organisasi, tetapi juga membuktikan peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak ekosistem dunia usaha.
Pesan itu disampaikan tokoh senior Kadin yang kini duduk sebagai Anggota DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Ir. Edi Sitorus.
Ia berharap kepengurusan baru yang akan dibentuk dr. Karlina mampu diisi figur dengan karakter kewirausahaan, sehingga organisasi tidak berhenti pada fungsi administratif, tetapi responsif terhadap persoalan dunia usaha dan kebutuhan ekonomi daerah.
“Ya Kadin ini harus merespons segera. Mudah-mudahan nanti kepengurusan yang dibangun oleh dr. Karlina sebagai Ketua Formatur bersama teman-teman mempunyai sosok yang betul-betul punya jiwa entrepreneur dalam rangka untuk meningkatkan dan menyejahterakan masyarakat Kota Depok,” tuturnya.
Menurutnya, karakter kewirausahaan penting karena Kadin memiliki posisi strategis dalam mempertemukan kepentingan pemerintah dengan pelaku usaha. Pemerintah membutuhkan kontribusi dunia usaha untuk mengawal pembangunan, sementara pengusaha membutuhkan kebijakan dan dukungan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Pemerintah butuh peran Kadin dalam rangka bagaimana mengawal pembangunan yang ada di Kota Depok, dalam rangka menyejahterakan pengusaha dan juga masyarakat,” ujarnya.
Edi menilai dr. Karlina memiliki bekal yang cukup untuk membawa Kadin Depok memasuki fase baru. Pengalaman, kiprah di dunia usaha, serta jejaring yang dimiliki menjadi modal untuk memperkuat peran organisasi.
“Dari sisi pengalaman, dari sisi usahanya dia, dari sisi networking-nya dia, mudah-mudahan dia bisa memberikan manfaat, baik buat anggota Kadin, buat masyarakat, baik dengan pemerintah,” katanya.
Karena itu, pembentukan kepengurusan baru menjadi langkah strategis awal bagi dr. Karlina. Komposisi pengurus akan menentukan kemampuan Kadin merespons dinamika ekonomi sekaligus menerjemahkan kepentingan dunia usaha menjadi agenda yang lebih konkret.
Di luar persoalan internal organisasi, Edi juga mendorong penyediaan ruang bersama bagi komunitas dunia usaha di Depok. Gagasan itu muncul setelah Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, menitipkan aspirasi agar pemerintah dapat membantu menyediakan lahan atau aset untuk kepentingan Kadin.
Edi mengatakan, gagasan itu layak didorong sepanjang terdapat aset pemerintah yang dapat dimanfaatkan.
“Ketika memang kita punya aset yang memang bisa dimanfaatkan untuk Kadin, kenapa tidak? Nanti kita akan coba dorong,” ujarnya.
Fasilitas itu idealnya tidak hanya menjadi kantor Kadin, melainkan pusat komunikasi berbagai organisasi dan asosiasi dunia usaha.
“Di dalamnya itu ada Kadin, ada asosiasi anggota luar biasa, ada HIPMI, ada asosiasi jasa konstruksi, dan seluruh asosiasi yang ada nanti ada di dalam itu,” ucapnya.
Konsep itu dinilai dapat memperkuat komunikasi antarpelaku usaha sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan pemerintah. Sebab, hubungan keduanya bersifat saling membutuhkan.
“Karena biar bagaimanapun pemerintah butuh para pengusaha, pengusaha juga butuh kepada pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, kehadiran Wali Kota Depok Supian Suri dalam Mukota VI juga dipandang sebagai sinyal positif bagi hubungan pemerintah dan Kadin. Edi mengingat kembali pengalaman pada masa sebelumnya ketika kepala daerah turut hadir dalam agenda organisasi.
“Zaman saya dulu Pak Badrul Kamal yang hadir Kadin. Nah saat ini, Pak Wali Supian Suri yang hadir. Saya pikir ini salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada Kadin,” ungkapnya.
Dukungan pemerintah, harus dijawab dengan kerja nyata. Kadin tidak cukup membangun hubungan seremonial dengan pemerintah, tetapi perlu menerjemahkannya ke dalam kolaborasi yang memberi dampak bagi dunia usaha dan masyarakat.
Menutup pernyataannya, Edi menegaskan ukuran keberhasilan kepemimpinan dr. Karlina bukan semata-mata terletak pada struktur organisasi yang terbentuk, melainkan pada kemampuan Kadin menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan pelaku usaha dan masyarakat.
“Jadi peran Kadin itu harus ada, benar-benar terasa di masyarakat dan di Kota Depok,” tutupnya. (el’s)
 Kota Depok memasuki fase baru. Setelah terpilih dalam Musyawarah Kota){kind=link}