Jakarta | Sketsa Online – Efisiensi pemerintahan dan penyederhanaan birokrasi dinilai mulai memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat. Transformasi digital pelayanan publik hingga pemangkasan regulasi disebut mampu mempercepat layanan sekaligus menciptakan ruang efisiensi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Ahmad Heryawan mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pelayanan publik dan menyederhanakan regulasi.
Politisi yang akrab disapa Kang Aher itu mengatakan, efisiensi tidak semestinya dipahami sebatas pengurangan anggaran, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Aher saat merespons Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2026).
“Selama ini memang seringkali ada keluhan dari masyarakat tentang lambatnya pelayanan publik. Ketika itu menjadi komitmen pemerintah, kita sangat baik,” kata Aher kepada wartawan.
Ia menilai digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong efisiensi pelayanan. Pemanfaatan teknologi memungkinkan berbagai urusan administrasi dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan mengurangi ketergantungan pada proses birokrasi manual.
Menurut Aher, perubahan tersebut antara lain terlihat dalam pelayanan pertanahan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Digitalisasi juga semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan kependudukan, kepesertaan BPJS, serta berbagai hak masyarakat yang bersumber dari APBN.
“Kalau segala urusan tentang kependudukan, perekonomian, tentang mereka mengurus hak-hak masyarakat dari negara yang disediakan oleh APBN, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, bisa sekarang lewat digital, menggunakan verifikasi, ini sangat bagus, luar biasa,” ujarnya.
Selain transformasi digital, Aher menyoroti penyederhanaan regulasi sebagai bagian penting dari agenda efisiensi pemerintahan. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah di sektor pupuk yang sebelumnya memiliki 145 regulasi, kemudian disederhanakan menjadi satu Peraturan Presiden.
Penyederhanaan aturan tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dapat memberikan efek berantai terhadap perekonomian. Ketika regulasi dipangkas dan tata kelola diperbaiki, biaya serta proses distribusi dapat ditekan sehingga manfaat akhirnya berpotensi sampai kepada masyarakat.
“Dengan pemangkasan regulasi tadi, sehingga harganya bisa turun 20 persen. Ketika petani kemudian panen, maka harga gabah meningkat menjadi Rp6.500 per kilogram gabah kering panen,” kata Aher.
Ia mengungkapkan, dampak tersebut penting karena sektor pertanian berkaitan langsung dengan ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan masyarakat. Efisiensi kebijakan, harus diukur dari sejauh mana perubahan tata kelola mampu mengurangi beban masyarakat dan memperbaiki posisi ekonomi kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
Lebih lanjut, Aher juga menyinggung peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang menurutnya menunjukkan kondisi ekonomi petani yang lebih baik dibandingkan ketika dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
“Sekarang Rp125.000, Rp135.000, ini berarti bagus,” ujarnya.
Di sisi lain, Aher mengaku telah melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi ketersediaan pupuk di lapangan. Berdasarkan temuannya, persoalan penyediaan pupuk saat ini relatif tidak mengalami kendala berarti.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi tidak akan menghasilkan perubahan apabila hanya berhenti pada kebijakan di atas kertas. Diperlukan kemauan politik, pelaksanaan yang konsisten, serta pengawasan agar setiap kebijakan benar-benar berjalan sesuai tujuan.
“Ketika ada kehendak, ketika ada political will, dan itu dilakukan dan dikontrol dengan baik, segala urusan bisa diselesaikan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Aher berharap agenda efisiensi pemerintahan tidak berhenti pada penghematan belanja atau pemangkasan struktur birokrasi. Efisiensi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk membangun pemerintahan yang lebih sederhana, responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Ia juga mendorong agar digitalisasi pelayanan, deregulasi, serta penguatan pengawasan terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menghasilkan pemerintahan yang lebih ramping, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dan manfaat ekonomi yang lebih luas.
“Ukuran keberhasilan efisiensi pemerintahan pada akhirnya bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang dapat ditekan, melainkan seberapa besar manfaat yang kembali kepada masyarakat. Ketika ada political will, dilakukan dan dikontrol dengan baik, segala urusan bisa diselesaikan,” tutupnya. (el’s)
