Depok | Sketsa Online – Ketua DPC PPP Kota Depok, H. Mazhab H. M., mengapresiasi langkah DPP PPP memperkuat jaringan advokat melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum. Konsolidasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dari pembenahan organisasi sekaligus persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Ia menegaskan, penguatan advokasi hukum tidak semestinya hanya dipersiapkan ketika sengketa pemilu terjadi. Perangkat hukum perlu bekerja sejak tahapan awal untuk memastikan seluruh proses politik berjalan sesuai regulasi, sekaligus menjaga data dan bukti tetap tersedia ketika muncul persoalan.
“Sungguh luar biasa. Saya sangat mengapresiasi langkah DPP PPP yang sudah mengambil langkah-langkah positif dengan memperkuat advokat melalui Rakornas Advokat. Tentu ini sangat membantu bagi perjalanan partai ke depan,” ujar Mazhab, Jumat (21/8/2026).
Ia menyebut demokrasi yang sehat membutuhkan kepastian hukum. Upaya memperoleh dukungan masyarakat harus berjalan seiring dengan kemampuan organisasi menjaga setiap tahapan tetap berada dalam koridor aturan.
“Bagaimanapun yang namanya demokrasi itu harus dibarengi dengan penegakan hukum. Jadi penguatan advokat ini sangat penting, bukan hanya untuk menghadapi sengketa, tetapi juga untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan,” katanya.
Rakornas Bidang Hukum PPP diikuti keterwakilan advokat dan tim advokasi dari 38 provinsi dengan sekitar 1.000 peserta secara luring dan daring. Forum tersebut mengusung tema Peran Strategis Pengacara PPP dalam Mengawal Demokrasi Pelaksanaan Pemilu 2029.
Mazhab menekankan pentingnya keseragaman pemahaman di antara advokat mengenai tahapan pemilu, potensi persoalan hukum, mekanisme pendampingan, serta pengamanan data dan alat bukti.
“Advokat jangan hanya hadir ketika sudah ada persoalan atau sengketa. Sejak awal tahapan harus sudah dikawal, sehingga ketika ada masalah, kita memiliki dasar hukum, data, dan dokumentasi yang jelas,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi arah pembenahan yang didorong Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, terutama dalam memperkuat struktur organisasi, sistem informasi, data, saksi, serta advokasi hukum. Seluruh elemen tersebut, kata dia, perlu terhubung dalam satu sistem agar respons organisasi terhadap persoalan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
“Saya melihat langkah-langkah yang dilakukan DPP sangat positif. Struktur diperkuat, sistem informasi dan data diperhatikan, saksi disiapkan, dan advokasi hukumnya juga diperkuat. Ini menunjukkan persiapan yang lebih sistematis,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya tata kelola data dalam kerja politik. Informasi mengenai struktur organisasi, saksi, hasil pemungutan suara, hingga dokumen pendukung harus dikelola secara tertib, akurat, dan mudah diverifikasi.
Pengalaman PPP pada Pemilu 2024 menjadi salah satu pelajaran penting. Proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) memperlihatkan bahwa setiap persoalan elektoral membutuhkan dukungan data, dokumen, saksi, dan alat bukti yang memadai.
“Jangan sampai kita mengetahui ada persoalan setelah semuanya selesai, sementara bukti di tingkat bawah tidak lengkap atau tidak terdokumentasi dengan baik. Ke depan, setiap persoalan harus memiliki bukti dan setiap suara harus bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Atas dasar itu, Mazhab mendorong hasil Rakornas diterjemahkan menjadi kerja berkelanjutan hingga tingkat daerah. Konsolidasi nasional tidak akan maksimal apabila berhenti sebagai agenda seremonial tanpa diikuti peningkatan kapasitas, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme pelaporan yang mampu mempercepat penanganan persoalan.
“Konsolidasi nasional ini harus terus ditindaklanjuti sampai ke daerah. Jangan berhenti pada Rakornas. Advokat di daerah juga harus semakin kuat dan memiliki koordinasi yang jelas dengan struktur partai,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Ia berharap penguatan perangkat hukum tersebut mendorong pola advokasi yang lebih preventif. Tim hukum tidak hanya bergerak setelah sengketa muncul, tetapi turut mengawal setiap tahapan agar proses politik berlangsung tertib, terukur, dan sesuai ketentuan.
Penguatan tersebut sekaligus menjadi investasi kelembagaan PPP menuju Pemilu 2029. Kekuatan politik, harus ditopang struktur organisasi yang solid, tata kelola data yang baik, kesiapan saksi, serta perangkat hukum yang mampu menjaga seluruh proses secara akuntabel.
“PPP Kota Depok sungguh-sungguh mengapresiasi langkah DPP PPP. Ini langkah yang positif dan strategis. Penguatan advokat menjadi bekal penting bagi PPP untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029,” tutupnya. (el’s)
