Depok | Sketsa Online – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Jawa Barat menjadi momentum bagi Kota Depok untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok sekaligus anggota Komisi A, H. Edi Masturo, S.E., menilai posisi Depok di kawasan metropolitan menuntut hubungan antarpemerintahan yang lebih konkret dalam menangani persoalan lintas wilayah.
Edi mengatakan, hubungan Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Depok tidak cukup berhenti pada koordinasi administratif. Sinergi perlu diarahkan pada kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan warga dan menyelesaikan persoalan yang kewenangannya saling beririsan.
“Di momentum HUT Jawa Barat ini, harapan kami sinergi antara Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Depok semakin kuat, bukan hanya dalam bentuk koordinasi administratif, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya, Kamis (20/8/2026).
Depok memiliki posisi yang tidak sederhana dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kota ini merupakan bagian dari Jawa Barat, sekaligus berada di kawasan metropolitan Jabodetabek dengan mobilitas penduduk, ekonomi, dan transportasi yang melampaui batas administratif.
Kondisi tersebut membuat persoalan transportasi, konektivitas, persampahan, lingkungan, banjir, penataan kawasan, kependudukan, hingga pelayanan publik tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah.
“Depok merupakan bagian penting dari Jawa Barat sekaligus berada dalam kawasan metropolitan. Karena itu, persoalan yang dihadapi masyarakat Depok tidak seluruhnya dapat diselesaikan oleh pemerintah kota sendiri. Dibutuhkan dukungan dan kolaborasi yang lebih kuat dari pemerintah provinsi,” katanya.
Edi mendorong perubahan pendekatan dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah perlu melihat persoalan berdasarkan keterhubungan wilayah, sebab aktivitas warga tidak mengikuti batas administrasi. Warga Depok, misalnya, dapat bekerja di Jakarta, beraktivitas di Bogor, serta menggunakan layanan dan jaringan transportasi yang menghubungkan sejumlah daerah.
Atas dasar itu, koordinasi antara Depok, Pemprov Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan pemerintah daerah lain yang memiliki keterkaitan langsung perlu diperkuat. Penyelesaian masalah lintas batas, kata dia, harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan melalui kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.
“Batas administratif tidak boleh menjadi batas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat harus memahami ini kewenangan kota, ini kewenangan provinsi, atau ini kewenangan pemerintah pusat. Bagi masyarakat, yang mereka tahu adalah pemerintah harus hadir dan memberikan solusi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edi juga mengingatkan agar keberhasilan kerja sama tidak hanya diukur dari forum koordinasi atau kesepakatan antardaerah. Indikator yang lebih penting adalah dampaknya terhadap pelayanan, penyelesaian persoalan lintas wilayah, efisiensi kebijakan, serta kemudahan yang diterima warga.
Dalam pembenahan tata kelola, ia menyoroti pentingnya integrasi data dan digitalisasi pemerintahan. Keterhubungan sistem diharapkan dapat mengurangi proses administratif yang berulang sekaligus mempercepat pelayanan.
“Digitalisasi pemerintahan harus bermuara pada pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai teknologi hanya mengubah bentuk layanan, tetapi tidak mengubah kualitas pelayanan,” ujarnya.
Transformasi tersebut, lanjut Edi, harus berjalan bersama peningkatan kompetensi aparatur, penyederhanaan prosedur, kepastian standar pelayanan, dan perubahan budaya kerja. Teknologi, merupakan instrumen, bukan tujuan akhir reformasi birokrasi.
Tak hanya itu, Ia berharap agenda Depok dan Jawa Barat ke depan mencakup integrasi data, digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola dan kapasitas aparatur, serta penanganan persoalan metropolitan secara terpadu.
Transportasi, persampahan, lingkungan, banjir, kependudukan, mobilitas, pelayanan dasar, dan perlindungan masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang saling terhubung. Pendekatan tersebut dinilai dapat mencegah kebijakan sektoral yang justru meninggalkan persoalan di wilayah lain.
HUT ke-81 Jawa Barat, juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Depok memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu simpul pertumbuhan Jawa Barat sekaligus bagian dari dinamika metropolitan Jabodetabek.
“Harapan kami di HUT Jawa Barat ini, hubungan antara Pemprov Jawa Barat dan Kota Depok semakin erat, semakin responsif, dan semakin konkret. Depok bukan hanya bagian dari Jawa Barat secara administratif, tetapi merupakan salah satu simpul penting pertumbuhan Jawa Barat dan kawasan metropolitan,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Edi menilai semangat Depok Maju dan Jawa Barat Istimewa harus diterjemahkan melalui pemerintahan yang adaptif, pelayanan publik yang berkualitas, dan kerja sama lintas wilayah yang menghasilkan penyelesaian nyata.
“Bagi kami di Komisi A DPRD Kota Depok, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang hadir, pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mudah diakses, dan kolaborasi yang baik adalah kolaborasi yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. (el’s)
 ke-81 Jawa Barat menjadi momentum bagi Kota Depok untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi){kind=link}