Depok | Sketsa Online – Capaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar 96 persen, tertinggi di Jawa Barat, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kali berturut-turut mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo.
Menurutnya, prestasi tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Depok di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.
Edi mengungkapkan, capaian tersebut tidak boleh dipersepsikan semata sebagai keberhasilan melanjutkan prestasi pemerintahan sebelumnya.
Sebaliknya, hasil yang diraih saat ini menunjukkan adanya kerja nyata pemerintah dalam menjaga sekaligus membenahi sistem tata kelola agar semakin baik.
“Keberhasilan mempertahankan WTP tentu tidak dapat dilepaskan dari kesinambungan pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, capaian hari ini bukan sekadar estafet warisan, melainkan bukti bahwa pemerintah saat ini mampu menjaga, memperkuat, dan meningkatkan kualitas tata kelola yang sudah dibangun,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai, mempertahankan sebuah prestasi jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya untuk pertama kali. Dibutuhkan konsistensi kebijakan, disiplin birokrasi, pengawasan yang kuat, serta komitmen seluruh perangkat daerah agar pengelolaan keuangan tetap berjalan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, Edi melihat adanya upaya memperkuat sistem pemerintahan melalui konsolidasi birokrasi, peningkatan pengawasan internal, serta perbaikan tata kelola keuangan daerah di bawah kepemimpinan Supian Suri.
Langkah-langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif sekaligus memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.
“Hal ini menunjukkan adanya kerja keras dan komitmen pemerintah saat ini untuk memastikan seluruh sistem pengelolaan keuangan berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai ketentuan,” katanya.
Tak hanya keberhasilan mempertahankan opini WTP, Edi juga mengapresiasi capaian tindak lanjut rekomendasi BPK yang mencapai 96 persen dan menjadi yang tertinggi di Jawa Barat.
Baginya, indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya diukur dari raihan opini WTP, tetapi juga dari keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Pemerintah yang baik bukan hanya mampu memperoleh opini WTP, tetapi juga mampu menyelesaikan setiap rekomendasi BPK secara cepat, tepat, dan tuntas. Capaian 96 persen menjadi bukti adanya budaya akuntabilitas dan semangat perbaikan yang terus dijaga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edi menambahkan bahwa setiap rekomendasi BPK harus dipandang sebagai instrumen evaluasi untuk menyempurnakan sistem pemerintahan, bukan sekadar catatan administratif.
Dengan demikian, setiap perbaikan yang dilakukan akan berdampak langsung pada efektivitas penggunaan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menutup pernyataannya, Edi menegaskan bahwa DPRD sebagai mitra pengawasan pemerintah daerah akan terus mendorong agar capaian tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Bagi kami, keberhasilan ini menunjukkan bahwa kesinambungan pembangunan harus dibarengi dengan kemampuan menjaga sekaligus membenahi sistem. Itulah yang sedang dibuktikan oleh pemerintah saat ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Depok,” tutupnya. (el’s)
 sebesar 96 persen, tertinggi di Jawa Barat, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kali berturut-turut mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo.){kind=link}