Depok | Sketsa Online – Wacana pengaktifan kembali program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok mendapat dukungan dari Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok. Namun, program tersebut dinilai baru dapat direalisasikan apabila sejumlah persyaratan utama terpenuhi, terutama meningkatnya tingkat keaktifan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri hingga mencapai 80 persen.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto S.H, mengatakan bahwa sebelum pembahasan Perubahan RKPD Tahun 2026, Komisi D telah menggelar rapat internal. Dari hasil pembahasan tersebut, mayoritas pimpinan dan anggota Komisi D sepakat mendorong agar program UHC kembali diterapkan di Kota Depok.
Meski demikian, dukungan tersebut harus dibarengi dengan kesiapan sistem pembiayaan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak membebani kemampuan keuangan daerah.
“Pada prinsipnya kami mendukung UHC. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu tingkat keaktifan masyarakat dalam BPJS Kesehatan mandiri harus mencapai 80 persen,” ujarnya pada Rabu (10/6/26).
Siswanto menjelaskan, berdasarkan hasil validasi BPJS Kesehatan, saat ini tingkat keaktifan peserta BPJS mandiri di Kota Depok telah mencapai sekitar 73 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya yang sempat berada di kisaran 60 persen setelah dilakukan proses pemadanan data.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa target yang diharapkan semakin dekat. Karena itu, pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan perlu menyusun strategi agar masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terdorong menjadi peserta BPJS mandiri dan tetap aktif membayar iuran.
“Artinya tinggal sedikit lagi menuju target. Karena itu, pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan perlu menyusun formulasi agar masyarakat yang mampu terdorong menjadi peserta BPJS mandiri,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sistem BPJS Kesehatan dibangun dengan prinsip gotong royong dan subsidi silang. Masyarakat yang mampu membayar iuran berkontribusi membantu pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga akses layanan kesehatan dapat dinikmati secara lebih merata.
Siswanto menjelaskan, apabila tingkat keaktifan peserta BPJS mandiri telah mencapai 80 persen, maka beban pembiayaan yang harus ditanggung APBD melalui skema UHC hanya sekitar 20 persen. Kondisi tersebut akan membuat implementasi program menjadi lebih realistis dan berkelanjutan.
“Yang mampu mensubsidi yang kurang mampu. Itulah semangat gotong royong dalam sistem BPJS. Kalau keaktifannya sudah tinggi, penerapan UHC juga tidak terlalu membebani APBD,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar wacana UHC tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Warga yang memiliki kemampuan ekonomi diharapkan tidak menunda menjadi peserta BPJS mandiri dengan asumsi seluruh pembiayaan nantinya akan ditanggung pemerintah.
“Kami berharap masyarakat yang mampu, baik yang bekerja di sektor formal maupun nonformal, tetap menjadi peserta BPJS mandiri. Dengan begitu, sistem jaminan kesehatan dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Siswanto menegaskan bahwa tujuan utama UHC adalah memastikan seluruh masyarakat, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan, tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam BPJS mandiri menjadi salah satu kunci untuk menghadirkan kembali UHC di Kota Depok tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Menutup keterangannya, ia menekankan bahwa keberhasilan UHC tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlangsungan sistem jaminan kesehatan nasional.
“Harapan kita tentu Depok bisa kembali ber-UHC. Namun, agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan, target keaktifan BPJS mandiri sebesar 80 persen harus lebih dulu tercapai. Di sinilah peran seluruh masyarakat menjadi sangat penting, karena keberhasilan UHC bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil dari semangat gotong royong seluruh warga,” tutupnya. (el’s)
 di Kota Depok mendapat dukungan dari Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok. Namun, program tersebut dinilai baru dapat direalisasikan apabila sejumlah persyaratan utama terpenuhi, terutama meningkatnya tingkat keaktifan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri hingga mencapai 80 persen.){kind=link}