Depok | Sketsa Online – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat, Mochamad Taufik, S.E., saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Hasil Reses Masa Sidang II Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis (4/6/2026).
Taufik mengatakan, hasil reses yang dilaksanakan seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat menunjukkan masih tingginya harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan UMKM, lingkungan hidup, hingga pelayanan publik.
Di sektor pendidikan, masyarakat mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Depok dalam memperluas akses layanan pendidikan. Namun, warga berharap berbagai program yang telah berjalan dapat terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan secara luas, termasuk keberlanjutan program sekolah swasta gratis bagi peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri.
“Masyarakat juga mendorong perluasan akses beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pengembangan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Taufik.
Pada sektor infrastruktur, masyarakat menginginkan percepatan pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, drainase, penanganan banjir dan genangan, pembangunan turap, penerangan jalan umum, hingga penataan kawasan permukiman.
“Pemerataan pembangunan dinilai penting agar seluruh wilayah Kota Depok dapat merasakan manfaat pertumbuhan daerah secara adil,” ungkapnya.
Sementara itu, di bidang kesehatan, warga berharap pelayanan semakin mudah diakses, cepat, merata, dan berkualitas. Aspirasi yang muncul antara lain peningkatan fasilitas kesehatan, optimalisasi layanan puskesmas dan rumah sakit, serta penguatan program pencegahan penyakit melalui edukasi kesehatan, penanganan stunting, pelayanan ibu dan anak, hingga layanan bagi kelompok lanjut usia.
“Fraksi Partai Demokrat menilai pembangunan sektor kesehatan harus terus menjadi prioritas karena kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kondisi kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Persoalan ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi juga menjadi perhatian utama masyarakat. Tingginya kebutuhan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda, mendorong harapan agar pemerintah dapat memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Di sisi lain, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mengharapkan dukungan yang lebih kuat melalui program pembinaan, akses permodalan, digitalisasi usaha, hingga perluasan pasar agar mampu berkembang dan menjadi penggerak ekonomi daerah,” katanya.
Pada sektor lingkungan hidup, pengelolaan sampah masih menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Warga berharap pemerintah terus memperkuat sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak dari sumbernya.
“Kemudian, kebutuhan akan ruang terbuka hijau, penghijauan lingkungan, peningkatan kualitas udara, serta pengelolaan lingkungan yang mampu menjaga kenyamanan hidup masyarakat di tengah perkembangan kota juga menjadi perhatian penting yang muncul dalam kegiatan reses,” lanjutnya.
Terkait pelayanan publik, masyarakat mengharapkan layanan pemerintahan yang semakin cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan warga. Kehadiran pemerintah dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik.
Lebih lanjut, Taufik menekankan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak boleh dipandang sekadar sebagai daftar usulan pembangunan, melainkan harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penentuan prioritas pembangunan daerah.
“Seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses merupakan suara rakyat yang harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang nyata. Aspirasi tersebut bukan sekadar daftar usulan pembangunan, melainkan cerminan kebutuhan masyarakat yang harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan prioritas pembangunan Kota Depok,” tegasnya.
Sebagai salah satu partai pengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Fraksi Partai Demokrat menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pembangunan melalui kerja sama yang konstruktif, komunikasi yang produktif, serta pengawasan yang objektif dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Demokrat juga mengutip pesan Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa pembangunan dan demokrasi mesti menghasilkan manfaat yang nyata bagi rakyat.
Menurut Fraksi Partai Demokrat, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama.
Menutup pandangan umumnya, Taufik menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat akan terus hadir sebagai bagian dari solusi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengawal pembangunan, serta memberikan masukan yang konstruktif demi terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Karena pada akhirnya, rakyatlah tujuan utama dari setiap kebijakan dan pembangunan yang kita lakukan,” tutup Taufik. (el’s)
