Harvard | Sketsa Online – Pembangunan kesehatan kerap diidentikkan dengan pembangunan rumah sakit, penambahan dokter spesialis, atau hadirnya teknologi medis yang semakin modern.
Namun, bagi Bari Ahmad Adhyasta, keberhasilan sebuah sistem kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan mengobati penyakit, tetapi juga dari kemampuannya menjaga masyarakat tetap sehat sejak awal. Pandangan tersebut menjadi landasan pemikiran Bari Ahmad Adhyasta dalam melihat masa depan kesehatan Kota Depok.
Putra asli Depok yang baru meraih gelar Master of Public Health (MPH) in Global Health dari Harvard T.H. Chan School of Public Health itu meyakini bahwa sistem kesehatan yang tangguh harus dibangun dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat melalui penguatan layanan kesehatan primer dan pemberdayaan kader kesehatan.
Pemahaman itu terbentuk dari perjalanan panjangnya di berbagai lini pelayanan kesehatan. Sebelum menempuh pendidikan di Amerika Serikat, Bari pernah terlibat dalam pelayanan di puskesmas, rumah sakit nasional, hingga penyusunan kebijakan kesehatan di tingkat nasional.
Pengalaman tersebut memberinya perspektif bahwa investasi kesehatan yang paling berdampak tidak selalu berada pada layanan kuratif, melainkan pada upaya promotif dan preventif yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
“Kalau kita lihat gambaran Kota Depok sendiri sebagai suatu kota, sebenarnya akses kesehatannya sudah cukup baik dibanding banyak daerah di Indonesia. Apalagi posisinya dekat sekali dengan ibu kota. Banyak problem kesehatan yang di daerah lain masih cukup berat, di Depok sebenarnya sudah jauh lebih baik,” ujarnya saat diwawancarai via telephone pada Sabtu (30/5/26).
Menurut Bari, kondisi tersebut didukung oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang relatif memadai serta akses layanan yang lebih mudah dibandingkan banyak wilayah lain. Salah satu contohnya terlihat pada layanan kesehatan mental yang masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.
“Di Indonesia dokter spesialis kejiwaan masih sangat sedikit, tapi di Depok jumlahnya sudah cukup bagus walaupun memang belum ideal,” katanya.
Meski memiliki modal yang cukup kuat, Bari menilai masih ada sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian.
Berdasarkan hasil diskusinya dengan Dinas Kesehatan Kota Depok, beberapa isu strategis yang saat ini mengemuka antara lain keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC), penguatan layanan kesehatan mental, penanganan penyakit ginjal, serta peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
Persoalan stunting juga masih menjadi agenda penting yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Walaupun angka stunting di Depok lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, Bari mengingatkan bahwa capaian tersebut belum dapat dianggap ideal.
“Kalau bicara stunting, angka nasional saat ini sekitar 19,8 persen atau sekitar satu dari lima anak. Kalau saya tidak salah ingat, waktu ngobrol dengan Dinas Kesehatan, angka Depok ada di kisaran 12 sampai 14 persen, jadi lebih rendah dari rata-rata nasional. Tapi apakah itu ideal? Belum. Karena di negara maju angkanya bisa di bawah lima persen,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa stunting bukan sekadar persoalan kurang gizi pada anak, melainkan kondisi yang dipengaruhi banyak faktor sejak masa sebelum kehamilan, selama kehamilan, hingga proses tumbuh kembang anak. Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pelayanan kesehatan primer yang kuat.
“Masalah stunting itu sebenarnya berkaitan dengan gizi sejak sebelum kehamilan, selama kehamilan, sampai anak tumbuh besar. Yang memainkan peran utama di sini sebenarnya layanan primer, yaitu puskesmas dan kader kesehatan. Menurut saya, fokus ke penguatan kesehatan primer sudah cukup tepat,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Bari memberikan perhatian khusus terhadap peran kader kesehatan. Kader merupakan ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan warga dan memiliki pemahaman paling baik mengenai kondisi kesehatan di lingkungan masing-masing.
Namun, ia melihat masih terdapat tantangan dalam sistem kaderisasi yang ada saat ini. Banyak kader harus menjalankan berbagai program secara bersamaan sehingga fokus kerja menjadi terbagi.
“Kalau kita lihat sekarang, kader kesehatan itu memegang banyak sekali fokus pekerjaan. Ada yang di bawah program kota sehat, ada yang di bawah kementerian kesehatan, dan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana membuat sistem kaderisasi yang benar-benar fokus dan setiap kader punya peran yang jelas?” tuturnya.
Selain itu, dukungan yang diterima kader kesehatan dinilai masih belum sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban.
“Menurut saya, salah satu caranya dengan memberikan insentif berbasis output. Saat ini kader kesehatan, bukan cuma di Depok tapi di banyak daerah Indonesia, insentifnya masih sangat rendah. Ada yang hanya mendapat Rp50.000 sampai Rp200.000 per bulan, bahkan ada yang dibayar per semester dalam bentuk kegiatan saja,” katanya.
Bari menilai pendekatan berbasis capaian dapat menjadi solusi untuk meningkatkan motivasi sekaligus efektivitas program kesehatan masyarakat.
“Kalau kita ingin mereka maksimal, kita perlu membuat sistem yang memberikan dukungan nyata. Misalnya ada target penurunan stunting, target deteksi penyakit, atau indikator lain yang bisa dikaitkan dengan insentif. Karena yang paling tahu kondisi masyarakat sebenarnya adalah kader yang ada di lapangan,” tambahnya.
Selain kesehatan fisik, Bari juga menyoroti pentingnya memperluas akses layanan kesehatan mental. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan psikologis terus meningkat seiring tekanan kehidupan perkotaan yang semakin kompleks.
Sayangnya, belum seluruh puskesmas di Depok memiliki layanan psikolog sehingga sebagian masyarakat masih harus mengakses layanan secara mandiri dengan biaya yang relatif tinggi.
“Di Depok belum semua puskesmas memiliki psikolog. Banyak psikolog bekerja mandiri atau di rumah sakit. Implikasinya, layanan jadi mahal dan tidak selalu ter-cover BPJS,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan profesional.
“Coba lihat biaya konsultasi psikolog sekarang. Rata-rata bisa Rp200.000 sampai Rp500.000 per sesi. Pertanyaannya, kalau masyarakat sudah stres karena pekerjaan, kemacetan, atau masalah keluarga, lalu masih harus mengeluarkan biaya sebesar itu, apakah mereka akan mencari bantuan?” katanya.
Karena itu, Bari mendorong integrasi layanan psikologi di tingkat puskesmas agar penanganan dapat dilakukan lebih dini dan lebih terjangkau.
“Kalau psikolog bisa diintegrasikan di tingkat puskesmas dan masuk ke skema BPJS, masalah kesehatan mental yang belum berat bisa diselesaikan di hulu sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih serius,” jelasnya.
Selain tantangan yang sudah ada, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat. Fenomena cuaca ekstrem berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit berbasis lingkungan yang selama ini kerap muncul di Indonesia.
“Kalau bicara tantangan ke depan, yang paling dekat sekarang adalah perubahan iklim. Kita menghadapi ancaman Super El Nino. Dampaknya bisa sangat besar karena cuaca ekstrem biasanya diikuti peningkatan penyakit berbasis lingkungan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia mencontohkan peningkatan kasus demam berdarah yang sering terjadi setelah musim hujan dan banjir. Karena itu, penguatan edukasi kesehatan, deteksi dini, serta kesiapan layanan primer menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan.
Di sisi lain, Indonesia juga tengah menghadapi peningkatan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, gagal jantung, dan penyakit ginjal. Kondisi tersebut membuat sistem kesehatan harus mampu menghadapi dua tantangan sekaligus.
“Sekarang bukan cuma penyakit infeksi, tapi juga penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, gagal jantung, dan penyakit ginjal. Jadi tantangannya adalah bagaimana menghadapi double burden disease, penyakit menular meningkat, penyakit tidak menular juga meningkat,” katanya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bari meyakini bahwa penguatan kader kesehatan merupakan langkah yang dapat memberikan dampak paling besar bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Kalau ditanya satu hal yang paling ingin saya lakukan untuk Kota Depok, jawabannya penguatan kader kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan yang pernah bekerja di puskesmas, rumah sakit nasional, sampai kebijakan tingkat nasional, saya melihat sendiri bahwa sistem kesehatan kita sangat bergantung pada kader kesehatan,” ujarnya.
Baginya, kader kesehatan merupakan garda terdepan yang menentukan keberhasilan berbagai program kesehatan di tingkat komunitas. Dengan dukungan yang memadai, kapasitas yang terus ditingkatkan, serta sistem kerja yang jelas, peran mereka dapat menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang lebih sehat.
“Mereka adalah garda terdepan. Kalau mereka diperkuat, diberikan insentif yang layak, dan target yang jelas, saya percaya dampaknya akan sangat besar untuk kesehatan masyarakat Kota Depok,” tutupnya. (el’s)
