Depok | Sketsa Online – Tidak semua persoalan warga terlihat ketika mereka datang ke tempat pelayanan. Sebagian justru berada di luar meja pelayanan, termasuk keluarga yang belum terhubung dengan program pemerintah karena persoalan administrasi kependudukan.
Kondisi itu mendorong Lurah Cimpaeun Mujahidin, SE, MA, memperluas fungsi Posyandu RW 07, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok. Kehadiran gedung baru tidak ingin berhenti sebagai tambahan fasilitas, tetapi menjadi ruang yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan.
“Harapannya Posyandu itu bukan hanya sekadar pelayanan kesehatan. Enam SPM walaupun memang ini gedungnya belum lengkap, mudah-mudahan bisa diterapkan. Kesehatan utama, pendidikan, perumahan, keamanan, sosial, dan juga yang terakhir sanitasi,” ujar Mujahidin pada Kamis (8/10/26).
Arah itu membuat kerja kader tidak hanya berkutat pada kegiatan rutin. Mereka didorong untuk memperhatikan kondisi keluarga di sekitar Posyandu, sehingga persoalan yang tidak muncul saat pelayanan tetap bisa diketahui.
Pendataan yang dilakukan kemudian menemukan persoalan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Masih ada warga yang belum terjangkau karena data identitas kependudukannya belum tervalidasi.
“Setelah saya data, ternyata masih banyak warga kita yang belum memiliki asuransi kesehatan atau BPJS yang PBI. Karena apa? Karena data identifikasinya belum tervalidasi. Langkah awal saya adalah melakukan verifikasi, validasi data adminduk yang ada di Kelurahan Cimpaeun,” tuturnya.
Menurutnya, pembenahan data menjadi pintu masuk untuk menata persoalan itu. Validasi administrasi diperlukan agar kondisi warga dapat dipetakan dengan lebih akurat sebelum diarahkan melalui mekanisme layanan yang sesuai.
Cara pandang yang sama diterapkan pada pengelolaan operasional Posyandu. Anggaran yang tersedia didorong untuk menjawab kebutuhan kerja di lapangan, terutama peralatan dan administrasi yang menunjang kegiatan.
“Jangan terpaku karena operasional Posyandu buat beli baju seragam, buat beli kerudung yang warna-warni. Artinya bisa dialokasikan itu untuk keperluan operasional. Beli timbangan? Bisa. Beli ATK dan sebagainya? Boleh,” katanya.
Gedung Posyandu RW 07 mendapat dukungan melalui aspirasi Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah, S.E., M.M. Bersamaan dengan itu, RW 07 menerima mobil siaga untuk menunjang kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Fasilitas baru itu kemudian ditempatkan sebagai bagian dari penguatan kerja kader. Posyandu diharapkan mampu menjadi titik awal ketika ada kebutuhan warga yang perlu dicatat, diteruskan, dan ditangani melalui layanan yang tepat.
“Semangat buat para kader. Semangat terus dan sensitif. Kalau ada persoalan warga, jangan didiamkan. Posyandu itu jangan hanya melihat siapa yang datang untuk pelayanan kesehatan, tetapi juga harus tahu kondisi warga di sekitarnya,” ujarnya.
Pesan itu menjadi penegasan bahwa keberadaan gedung baru bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana ruang tersebut dipakai untuk memperluas manfaat Posyandu bagi masyarakat.
“Dengan keberadaan Posyandu baru ini, mudah-mudahan semangat para kader semakin kuat. Bukan hanya gedungnya yang kita bangun, tetapi pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat juga harus ikut tumbuh. Posyandu harus hadir untuk mengenali kebutuhan warga dan menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan yang lebih baik,” pungkas Mujahidin. (el’s)
