Depok | Sketsa Online – Sebanyak 27 kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat berkumpul di Kota Depok dalam rapat koordinasi yang membahas persoalan pelayanan publik, perlindungan pekerja, pembangunan, hingga penguatan pendapatan daerah.
Pertemuan di Balai Kota Depok itu mengemuka dengan empat perhatian utama, yakni akses BPJS Kesehatan, perlindungan pekerja rentan, alokasi belanja infrastruktur, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Pada sektor kesehatan, pembahasan menyoroti warga yang belum ter-cover BPJS Kesehatan. Masalah semakin rumit ketika rumah sakit harus menangani pasien terlantar tanpa identitas jelas dan tanpa kepastian pihak yang menanggung biaya perawatan.
Kondisi itu menjadi beban tersendiri bagi rumah sakit karena pelayanan tetap harus diberikan ketika sumber pembiayaan belum jelas.
“Termasuk tadi banyak persoalan pasien yang terlantar, enggak tahu siapa dan siapa yang menanggung. Akhirnya rumah sakit menanggung sendiri. Ini juga perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Supian pada Rabu (7/10/26).
Dari layanan kesehatan, pembahasan berlanjut pada perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, buruh, hingga petani masuk dalam kelompok yang menghadapi risiko kerja tanpa kepastian perlindungan sosial yang memadai.
BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu skema yang didorong agar risiko kecelakaan atau kejadian lain saat bekerja tidak sepenuhnya menjadi beban pekerja dan keluarganya.
“Para masyarakat yang masuk kategori pekerja rentan, dari mulai ojek online, ojek pangkalan, dengan berbagai juga buruh dan tani, tadi juga disampaikan diikhtiarkan bagaimana mereka juga dapat BPJS Ketenagakerjaan,” kata Supian.
Perlindungan itu diarahkan untuk memastikan pekerja tetap memiliki jaring pengaman ketika risiko muncul di tengah aktivitas mencari nafkah.
“Karena diharapkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bisa dicover dari sana,” lanjutnya.
Persoalan pelayanan publik juga berkaitan dengan kualitas infrastruktur. Jalan, konektivitas, dan fasilitas publik menjadi bagian penting dalam menjaga mobilitas warga sekaligus menopang kegiatan ekonomi di setiap daerah.
Dalam rakor itu, bupati dan wali kota diminta memberi perhatian terhadap alokasi belanja infrastruktur dalam APBD.
“Tadi juga disampaikan agar para bupati dan walikota memberi perhatian lebih pada infrastruktur. Bahkan, ada arahan agar alokasi anggaran infrastruktur setiap daerah berada di kisaran 7 sampai 9 persen dari APBD masing-masing,” ungkapnya.
Kisaran tersebut menjadi salah satu catatan yang dibawa pemerintah daerah dalam menyusun prioritas belanja. Arahan dari tingkat provinsi diharapkan dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Ini juga menjadi catatan dari Pak Gubernur yang diinstruksikan kepada bupati, wali kota,” katanya.
Di sisi lain, penguatan pendapatan daerah turut menjadi perhatian. Kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu pintu yang dibahas untuk memastikan aktivitas ekonomi memberikan kontribusi kepada daerah tempat usaha berlangsung.
“Termasuk yang terakhir terkait tentang bagaimana upaya-upaya peningkatan pendapatan. Jadi mendorong para pelaku-pelaku usaha untuk bisa membayar pajak pada tempat di mana usaha itu berada,” tuturnya.
Menurutnya, aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak semestinya berjalan beriringan. Jangan sampai sebuah usaha beroperasi di satu wilayah, sementara kewajiban pajaknya justru masuk ke daerah lain.
“Jangan sampai usahanya ada di satu Kota/Kabupaten di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di tempat lain,” tandasnya.
Sebagai tuan rumah, Pemkot Depok juga menghadirkan agenda pendidikan melalui pelatihan matematika bagi guru SD, SMP, dan SMA di SMA Negeri 4. Kegiatan itu melibatkan guru dari Depok, Bogor, serta perwakilan kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan metode Gasing yang dikembangkan Profesor Yohanes Surya.
Rangkaian kegiatan tersebut melengkapi pertemuan yang pada dasarnya diarahkan untuk membangun kesamaan langkah antardaerah. Sebab, sejumlah persoalan pelayanan publik membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan tidak cukup diselesaikan secara parsial.
“Tadi sebetulnya lebih pada bagaimana kita menyatukan langkah. Tidak ada presentasi dari masing-masing daerah. Yang kita bangun adalah kesamaan arah,” ungkapnya.
Kesamaan arah itu menjadi pijakan agar hasil rakor tidak berhenti sebagai pembahasan di ruang pertemuan. Arahan pemerintah provinsi diharapkan diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang menjawab kebutuhan warga di masing-masing daerah.
“Bagaimana arahan Pak Gubernur ini bisa kita tindak lanjuti bersama, sehingga program yang dijalankan tidak berhenti di forum ini, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” pungkas Supian. (el’s)
