Apresiasi RSSG, Yetty Wulandari Dorong Pendidikan Inklusif Jadi Fokus Evaluasi SPMB 2026

Depok | Sketsa Online – Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Hj. Yetty Wulandari, S.H., mengapresiasi pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) sebagai salah satu terobosan Walikota Depok, Supian Suri dalam memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Meski demikian, keberhasilan program tersebut harus diiringi dengan evaluasi menyeluruh agar hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dapat terpenuhi secara adil, setara, dan inklusif.

Yetty menegaskan, evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan.

Pemerintah juga harus memastikan kebijakan pendidikan mampu mengakomodasi seluruh peserta didik tanpa membedakan agama, keyakinan, maupun latar belakang sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

“Kalau kita bicara masalah pendidikan, khusus SMP memang menjadi ranah Pemerintah Kota Depok, sedangkan SMA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk program Rintisan Sekolah Swasta Gratis yang sudah berjalan sekitar dua tahun ini, saya tetap memberikan apresiasi karena anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri bisa disalurkan ke sekolah swasta,” ujar Yetty usai paripurna DPRD Kota Depok, pada Kamis (16/7/26).

Namun demikian, ia menilai keberhasilan RSSG tidak boleh membuat pemerintah berhenti melakukan pembenahan.

Berbagai dinamika yang muncul selama pelaksanaan SPMB perlu dijadikan bahan evaluasi agar kualitas layanan pendidikan semakin merata dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih terbatasnya jumlah sekolah swasta yang tergabung dalam program RSSG. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan pilihan sekolah gratis belum merata di sejumlah wilayah di Kota Depok.

Selain pemerataan layanan, Yetty juga menekankan pentingnya memperkuat prinsip pendidikan inklusif.

Berdasarkan aspirasi yang diterimanya, masih terdapat warga dari kelompok agama lain yang kesulitan memperoleh sekolah karena di wilayah tempat tinggalnya belum tersedia sekolah RSSG yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Yang kedua, saya ingin sekolah Rintisan Swasta Gratis ini bukan hanya mengakomodir dari lingkup Muslim atau agama Islam saja. Banyak warga yang datang kepada saya, mereka berbeda keyakinan. Ketika mencari sekolah, mereka kebingungan karena di wilayahnya tidak ada sekolah Rintisan Swasta Gratis yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka,” ungkapnya.

Yetty menilai, keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah peserta didik yang tertampung, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan akses yang setara bagi seluruh warga.

Ia mengaku menerima laporan adanya anak yang hampir satu tahun tidak melanjutkan pendidikan karena kesulitan memperoleh sekolah yang sesuai. Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh kembali terjadi mengingat pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara.

“Saya tidak ingin ada anak-anak Kota Depok yang akhirnya tidak dapat bersekolah. Sekolah adalah hak dasar setiap warga negara dan sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” tegasnya.

Karena itu, Yetty mendorong Dinas Pendidikan Kota Depok menjadikan penguatan pendidikan inklusif sebagai salah satu fokus utama dalam evaluasi SPMB 2026.

Pemerintah perlu melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara komprehensif dengan mempertimbangkan daya tampung sekolah negeri, persebaran sekolah RSSG, jumlah calon peserta didik, serta karakteristik kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Pendekatan berbasis data akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan mampu menjawab persoalan riil di lapangan.

Ia juga meminta pemerintah tidak menerapkan kebijakan secara kaku apabila kapasitas sekolah RSSG belum mampu menampung seluruh calon peserta didik.

“Kalau memang sekolah Rintisan Swasta Gratis belum bisa mengakomodir semuanya atau jumlahnya belum mencukupi, tolong juga dibuka ruang di sekolah negeri. Jangan saklek. Lihat situasi di lapangan, lakukan kajian sehingga semua anak bisa memperoleh akses pendidikan,” katanya.

Dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Depok, Yetty mengungkapkan Dinas Pendidikan juga telah mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

Sebagai salah satu solusi, pemerintah berencana memberikan bantuan pembiayaan bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta terdekat meski sekolah tersebut belum tergabung dalam program RSSG.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan sosialisasi yang efektif agar masyarakat memahami seluruh pilihan dan mekanisme yang tersedia.

“Mereka menyampaikan nantinya ada opsi lain, yaitu anak-anak bisa bersekolah di sekolah swasta terdekat yang belum masuk program Rintisan Sekolah Swasta Gratis dengan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Depok. Tetapi ini yang harus disosialisasikan, karena tidak semua masyarakat memahami informasi tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Yetty juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik, terutama bagi warga yang mengalami kendala dalam mengakses layanan berbasis digital. Baginya, sistem penerimaan yang baik tidak hanya harus transparan dan akuntabel, tetapi juga mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menutup pernyataannya, Yetty berharap seluruh masukan yang berkembang selama pelaksanaan SPMB 2026 menjadi landasan penyempurnaan kebijakan pendidikan di Kota Depok.

Ia menegaskan, tujuan utama evaluasi bukan sekadar meningkatkan kualitas program RSSG, melainkan memastikan tidak ada satu pun anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

“Kita memang patut bersyukur karena program Rintisan Sekolah Swasta Gratis mendapat banyak apresiasi. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa masih ada potret yang harus diperbaiki. Artinya, program ini belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat. Justru inilah yang harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan pendidikan di Kota Depok semakin baik dan benar-benar dirasakan oleh semua warga,” tutupnya. (el’s)