Depok | Sketsa Online – Delapan puluh satu tahun setelah Indonesia merdeka, ukuran kemajuan negara tidak lagi cukup dilihat dari pembangunan fisik. Kekuatan pertahanan, kemandirian pangan dan energi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola keuangan, pengelolaan kekayaan alam hingga perlindungan hak warga menjadi bagian penting dalam menentukan kemampuan Indonesia berdiri di atas kekuatannya sendiri.
Gambaran luas mengenai arah itu terangkum dalam Book of Prabowo Records yang memuat 34 poin capaian dan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isinya mencakup pertahanan, transportasi, sumber daya alam, BUMN, APBN, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pangan, energi hingga perlindungan konsumen.
H. Hamzah menilai 34 poin tersebut penting dipahami publik bukan sekadar sebagai daftar program. Di dalamnya terdapat gambaran mengenai upaya membangun kapasitas negara, mengurangi ketergantungan dari luar, meningkatkan efisiensi sekaligus memperbesar manfaat kekayaan nasional untuk kehidupan rakyat.
“Kalau kita bicara transformasi, ukurannya tidak cukup pada berapa banyak program yang dibuat. Pertanyaannya adalah apakah negara semakin berdaulat, ekonominya semakin mandiri, pelayanan publik semakin baik dan masyarakat memperoleh manfaat yang nyata,” kata H. Hamzah, Minggu (13/9/2026).
Dari sisi pertahanan, penguatan kemampuan militer melalui kapal induk ringan multiguna, pesawat tempur Rafale dan A400M tidak semata berkaitan dengan menghadapi ancaman keamanan. Kemampuan strategis juga dapat digunakan untuk menjalankan misi kemanusiaan ketika terjadi bencana atau keadaan darurat.
A400M, misalnya, memiliki kemampuan membawa personel, bantuan, peralatan hingga fasilitas medis. Kapasitas mobilisasi seperti ini memiliki arti penting bagi Indonesia yang memiliki wilayah luas dan menghadapi risiko bencana di berbagai daerah.
“Pertahanan modern tidak hanya bicara soal perang. Ketika terjadi gempa, banjir besar, erupsi atau bencana di wilayah yang sulit dijangkau, negara membutuhkan kemampuan untuk bergerak cepat. Jadi, penguatan pertahanan juga harus dilihat sebagai investasi terhadap keselamatan rakyat,” ujarnya.
Konsep memperkuat kapasitas negara juga menyentuh wilayah melalui Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang diarahkan hadir di seluruh kabupaten. Selain fungsi pertahanan, satuan ini dapat mendukung pelayanan kesehatan, penanganan bencana serta pembangunan daerah.
Dari pertahanan, perhatian beralih pada konektivitas. Kereta khusus petani dan pedagang, kereta wisata Nusantara Explorer, pembenahan Bandara Soekarno-Hatta serta penggunaan kendaraan dinas Presiden buatan dalam negeri masuk dalam rangkaian yang dicatat.
H. Hamzah menjelaskan, infrastruktur transportasi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi. Semakin mudah barang dan manusia bergerak, semakin kecil hambatan distribusi dan semakin terbuka akses menuju pasar.
“Jalan, kereta api, bandara dan transportasi publik pada akhirnya bukan sekadar benda fisik. Semuanya berhubungan dengan biaya ekonomi. Semakin efisien konektivitas, semakin besar peluang masyarakat dan pelaku usaha berkembang,” katanya.
Persoalan kedaulatan ekonomi kemudian berlanjut pada pengelolaan sumber daya alam. Penertiban kawasan hutan dalam skala jutaan hektare melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan menjadi salah satu materi yang dicatat, termasuk penerapan denda administratif terhadap korporasi yang dinilai melanggar.
H. Hamzah menilai edukasi penting dari kebijakan ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap sumber daya alam tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Rantai pembiayaan, jaringan, pemberi perintah dan pihak yang menikmati keuntungan juga perlu ditelusuri.
“Kalau sumber daya alam adalah kekayaan rakyat, maka pengelolaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Penegakan hukum juga harus melihat siapa yang menyuruh, membiayai, memfasilitasi dan menikmati hasilnya, bukan hanya siapa yang berada di lapangan,” tegas Hamzah.
Pengelolaan kekayaan alam juga berkaitan dengan hilirisasi. Secara sederhana, kebijakan ini mendorong agar bahan mentah tidak langsung dijual ke luar negeri, melainkan diolah di dalam negeri sehingga menciptakan industri, lapangan kerja dan nilai ekonomi yang lebih besar.
Tata niaga ekspor yang mencakup devisa, data dan harga komoditas serta keberadaan bank emas atau bullion bank menjadi bagian dari upaya memperkuat manfaat ekonomi sumber daya di dalam negeri.
“Indonesia harus keluar dari pola ekonomi yang hanya menjual bahan mentah. Nilai tambah harus diciptakan di dalam negeri melalui industri, teknologi dan tenaga kerja. Di situlah sumber daya alam bisa berubah menjadi kekuatan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Nilai tambah tersebut tidak berdiri sendiri. Pengelolaan BUMN dan APBN menjadi instrumen penting untuk memastikan sumber daya keuangan negara digunakan secara produktif. Penutupan perusahaan maupun anak usaha BUMN yang dinilai tidak efisien atau tidak lagi strategis dicatat bersamaan dengan pemanfaatan dividen untuk mendukung investasi dan industrialisasi.
Pada sisi anggaran, pemerintah menekankan efisiensi belanja dan melakukan pemeriksaan lebih rinci terhadap pengeluaran. Pengadaan pemerintah sekitar Rp1.200 triliun juga diarahkan untuk dikonsolidasikan agar kebutuhan barang dan jasa tidak dibeli secara terpisah oleh ribuan instansi.
Konsolidasi pengadaan secara sederhana berarti menghimpun kebutuhan pemerintah agar pembelian dilakukan dalam skala lebih efisien. Tujuannya menekan potensi pemborosan sekaligus membuka ruang lebih besar untuk belanja yang memberikan manfaat langsung.
“Efisiensi anggaran bukan berarti pemerintah berhenti membelanjakan uang. Yang harus dilakukan adalah memastikan uang negara berpindah dari belanja yang kurang produktif ke sektor yang memberikan efek ekonomi lebih besar, seperti investasi, industrialisasi dan pelayanan dasar,” jelasnya.
Pengelolaan anggaran kemudian berhubungan dengan kualitas pelayanan. Melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, batas waktu pelayanan atau service level agreement serta prinsip fiktif-positif diarahkan untuk memberikan kepastian kepada warga dan pelaku usaha.
Dalam kegiatan ekonomi, kepastian proses dapat memengaruhi keputusan investasi. Sementara dalam pelayanan publik, kejelasan waktu membuat masyarakat memiliki kepastian kapan sebuah urusan dapat diselesaikan.
“Birokrasi yang baik bukan birokrasi yang membuat masyarakat terus menunggu. Kepastian waktu pelayanan adalah bagian dari kualitas negara dalam melayani warga sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat,” ujar Hamzah.
Setelah berbicara mengenai kapasitas negara dan ekonomi, 34 poin itu menyentuh bidang yang paling dekat dengan kehidupan keluarga, yakni kesehatan. Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, perluasan layanan jantung lengkap serta renovasi sekitar 10.000 puskesmas menjadi sejumlah program yang dicatat.
Jika diterjemahkan ke dalam perspektif kebijakan publik, langkah tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengobatan. Pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan gizi sejak dini merupakan bagian dari upaya mencegah persoalan kesehatan sekaligus menjaga produktivitas dalam jangka panjang.
“Indonesia Emas tidak akan tercapai kalau manusianya tidak sehat. Karena itu, gizi, pemeriksaan kesehatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar harus dilihat sebagai investasi, bukan sekadar pengeluaran pemerintah,” kata Hamzah.
Pendidikan menjadi fondasi berikutnya. Sekolah Rakyat gratis berasrama, renovasi sekolah rusak hingga 2029, penyediaan dua juta papan pembelajaran digital serta program magang nasional hingga 150.000 peserta masuk dalam rangkaian agenda tersebut.
H. Hamzah mengingatkan, keberhasilan pendidikan tidak cukup dihitung berdasarkan jumlah gedung, perangkat atau peserta. Ukuran yang lebih penting terletak pada kualitas pembelajaran dan kesempatan yang terbuka bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan.
“Yang kita bangun sebenarnya bukan hanya sekolah. Kita sedang membangun manusia. Karena itu, indikator keberhasilannya bukan sekadar berapa gedung yang selesai atau berapa perangkat yang dibagikan, tetapi apakah anak-anak Indonesia memiliki kemampuan dan kesempatan yang lebih baik,” ucapnya.
Pembangunan manusia juga berkaitan dengan perlindungan sosial. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN digunakan sebagai basis untuk meningkatkan ketepatan penerima bantuan. Verifikasi melalui data kependudukan, biometrik, kendaraan dan daya listrik diarahkan untuk memperbaiki akurasi.
Kualitas basis data menentukan apakah bantuan sampai kepada keluarga yang membutuhkan atau justru salah sasaran. Karena itu, pembaruan data menjadi bagian penting dalam memastikan program perlindungan sosial bekerja secara efektif.
“Bantuan sosial harus berangkat dari data yang benar. Jangan sampai orang yang membutuhkan tidak mendapatkan haknya, sementara data penerima yang sudah tidak sesuai masih bertahan. Ini pekerjaan besar yang membutuhkan pembaruan dan pengawasan terus-menerus,” tandasnya.
Di tingkat lokal, lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut menjadi bagian dari upaya membangun pusat kegiatan ekonomi di wilayah. Gagasannya adalah memperkuat usaha warga, distribusi barang dan penciptaan nilai tambah agar aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat kota.
H. Hamzah mengingatkan, jumlah koperasi yang terbentuk bukan ukuran akhir. Profesionalisme pengelola, transparansi serta keterlibatan anggota akan menentukan apakah lembaga itu benar-benar bekerja sebagai penggerak ekonomi setempat.
“Jangan sampai koperasi hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan. Yang paling penting adalah bagaimana koperasi benar-benar menjadi alat ekonomi masyarakat, membuka akses usaha, memperkuat distribusi dan menciptakan nilai tambah di desa atau kelurahan,” tuturnya.
Ekonomi lokal kemudian bertemu dengan kebutuhan paling mendasar, yakni pangan. Penyederhanaan penyaluran pupuk, harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram, swasembada delapan komoditas serta cadangan beras pemerintah hingga lima juta ton menjadi bagian dari agenda yang dicatat.
H. Hamzah menilai ketahanan pangan harus dipahami sebagai sebuah rantai. Produksi petani, ketersediaan pupuk, harga yang memberikan kepastian, kelancaran distribusi hingga daya beli konsumen saling menentukan.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya bicara stok beras. Kita harus bicara petani, pupuk, harga, distribusi dan daya beli masyarakat. Kalau seluruh mata rantainya kuat, barulah ketahanan pangan benar-benar terbentuk,” jelasnya.
Kebutuhan strategis lain adalah energi. Penerapan B50 disebut membawa Indonesia menuju swasembada BBM solar sejak 1 Juli 2026 melalui peningkatan pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit. Orientasinya adalah mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri.
Sementara dalam kehidupan digital, perhatian diarahkan pada hak konsumen. Larangan menghanguskan sisa kuota internet yang telah dibayar pelanggan maupun mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankannya menunjukkan bahwa agenda negara juga menyentuh persoalan yang sangat dekat dengan keseharian warga.
“Ketahanan energi menyangkut kepentingan negara, sedangkan perlindungan konsumen menyangkut kepentingan warga secara langsung. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa transformasi harus hadir sampai pada kehidupan sehari-hari,” kata H. Hamzah.
Rangkaian 34 poin itu mendapat apresiasi dari Hamzah karena ia melihat perhatian yang kuat dari Presiden Prabowo terhadap kebutuhan rakyat. Menurutnya, cakupan program dari kesehatan, pendidikan, pangan, perlindungan sosial, ekonomi hingga pelayanan publik menunjukkan upaya menghadirkan manfaat pembangunan pada berbagai lapisan kehidupan.
H. Hamzah menilai kepedulian kepada rakyat pada akhirnya tidak cukup diukur melalui pernyataan. Ukurannya adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan nyata, memberikan perlindungan dan membuka kesempatan agar kehidupan warga semakin baik.
“Saya mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo kepada rakyat. Kita bisa melihat dari berbagai kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga bagaimana negara hadir, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (el’s)
