Depok | Sketsa Online — Memasuki usia ke-27, DPRD Kota Depok menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) bukan sekadar seremoni, melainkan ruang refleksi dan evaluasi untuk memperkuat kualitas kelembagaan serta pengabdian kepada masyarakat.
Disiplin, etika, dan integritas anggota menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan sekaligus kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok, Dr. Hj. Qonita Lutfiyah, SE., MM., mengatakan perjalanan panjang lembaga tersebut telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran. Namun, pengalaman itu perlu menjadi pijakan untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengabdian.
“Di usia ke-27 ini tentunya menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan pengabdian. Selama 27 tahun, sudah banyak pelajaran yang kita dapatkan dan masih banyak hal yang perlu kita perbaiki ke depannya,” ujar Qonita saat menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka HUT ke-27 DPRD Kota Depok di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, evaluasi terhadap DPRD tidak cukup hanya dilihat dari pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kepatuhan terhadap aturan, kedisiplinan, serta etika dalam menjalankan amanah juga menjadi bagian penting dalam membangun kredibilitas lembaga.
Kepercayaan masyarakat, tidak hanya dibentuk melalui kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga melalui sikap dan tanggung jawab setiap anggota dalam menjalankan tugasnya.
“Pada akhirnya, kehormatan DPRD dibangun dari sikap dan tanggung jawab setiap anggotanya,” tegasnya.
Komitmen terhadap disiplin dan etika itu salah satunya diwujudkan melalui Badan Kehormatan Award (BK Award) 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan untuk membangun budaya kepatuhan terhadap tata tertib dan etika kedewanan.
Penilaian dilakukan secara objektif, terukur, dan berbasis data untuk periode September 2025 hingga Agustus 2026. Indikatornya mencakup kehadiran dan partisipasi dalam rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan dewan, baik secara tatap muka maupun virtual, serta kepatuhan terhadap tata tertib dan ketentuan pakaian.
Lebih lanjut, Hj. Qonita menegaskan seluruh anggota DPRD dinilai menggunakan indikator yang sama. Afiliasi fraksi, latar belakang politik, maupun riwayat penghargaan sebelumnya tidak menjadi pertimbangan dalam penetapan penerima.
“Penetapan penerima penghargaan berpedoman pada data dan capaian nilai yang diperoleh selama periode penilaian. Setiap anggota DPRD ditempatkan dalam ukuran penilaian yang sama sesuai dengan indikator yang ditetapkan,” jelasnya.
Dalam proses penetapan, BK juga menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga independensi lembaga. Apabila anggota Badan Kehormatan masuk dalam kriteria penerima berdasarkan nilai dan peringkat, posisi penerima dialihkan kepada anggota DPRD dengan nilai tertinggi pada peringkat berikutnya.
Kebijakan itu tidak menghapus nilai yang diperoleh anggota BK, melainkan menjadi langkah untuk menghindari potensi konflik kepentingan sekaligus menjaga marwah dan kredibilitas kelembagaan.
“Badan Kehormatan memilih untuk mengedepankan kepatuhan serta menjaga marwah dan kredibilitas kelembagaan,” katanya.
Ke depan, Ia berharap DPRD Kota Depok semakin kuat dengan mempererat sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah, instansi terkait, organisasi masyarakat, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat.
“Semoga DPRD Kota Depok semakin kuat. Mari kita terus perkuat sinergi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan demi mewujudkan Kota Depok yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, serta nyaman bagi seluruh warganya,” tuturnya.
Momentum HUT ke-27 bukan sekadar menandai perjalanan waktu, tetapi menjadi pijakan bagi DPRD Kota Depok untuk menjadikan pengalaman sebagai bahan evaluasi dan terus berbenah.
“Sebab, kekuatan lembaga tidak hanya ditentukan oleh fungsi dan kewenangannya, tetapi juga oleh integritas, disiplin, etika, dan tanggung jawab setiap anggota dalam menjalankan amanah rakyat,” tutupnya. (el’s)
 bukan sekadar seremoni, melainkan ruang refleksi dan evaluasi){kind=link}