Depok | Sketsa Online – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memaknai kemerdekaan secara lebih substantif. Kemerdekaan tidak sebatas dirayakan melalui upacara dan simbol kebangsaan, tetapi diwujudkan melalui kerja bersama yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.
Sekretaris DPC Gerindra Kota Depok sekaligus Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah, S.E., M.M., mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan sekaligus mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurut H. Hamzah, pembangunan nasional akan lebih efektif ketika kebijakan pemerintah dipahami secara utuh dan mendapat pengawasan publik. Warga tidak cukup hanya mengetahui adanya sebuah kebijakan, tetapi perlu memahami tujuan, sasaran, mekanisme, serta hasil yang hendak dicapai.
“Arah pembangunan pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan rakyat. Karena itu masyarakat perlu memahami apa tujuan programnya, siapa penerimanya, bagaimana pelaksanaannya, dan apa manfaatnya. Dengan begitu, warga tidak hanya menerima hasil, tetapi juga ikut memastikan pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya pada Jumat (14/8/26).
Ia menyebut Asta Cita memiliki cakupan luas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari, mulai dari penguatan ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan manusia.
Bagi H. Hamzah, tantangan pemerintah bukan hanya menyusun agenda nasional, melainkan memastikan arah tersebut diterjemahkan menjadi langkah konkret yang manfaatnya dapat dirasakan hingga tingkat daerah.
Dalam bidang ekonomi, keberhasilan tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan. Ukurannya harus terlihat dari bertambahnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan, berkembangnya UMKM, terjaganya daya beli, serta semakin aktifnya sektor produktif lokal.
“Ekonomi harus tumbuh bersama rakyat. Jangan sampai pertumbuhan hanya terlihat dalam angka, sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, UMKM sulit berkembang, atau kebutuhan pokok semakin berat dijangkau,” katanya.
Ketahanan pangan juga merupakan fondasi penting bagi stabilitas nasional. Kemampuan memenuhi kebutuhan dari produksi dalam negeri berkaitan dengan harga bahan pokok, kesejahteraan petani, daya beli, sekaligus ketahanan ekonomi.
Optimalisasi lahan, pembenahan distribusi pupuk bersubsidi, penguatan irigasi, dan peningkatan produktivitas perlu ditempatkan dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan hasil produksi, tetapi memberikan kepastian bagi petani sekaligus menjaga keterjangkauan pangan bagi konsumen.
“Ketika produksi pangan dalam negeri kuat, kita tidak mudah terguncang oleh perubahan harga dunia. Tetapi petani juga harus mendapatkan kepastian pasar dan harga yang layak. Jadi yang dibangun bukan hanya produksinya, melainkan seluruh ekosistem pangan,” jelasnya.
Keterhubungan antarsektor tersebut, juga tercermin dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain mendukung pemenuhan gizi anak, program tersebut berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal apabila kebutuhan pangan melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi.
“Kalau bahan pangan untuk program pemerintah berasal dari produksi masyarakat, satu program bisa memberikan manfaat berlapis. Anak mendapatkan makanan bergizi, petani mendapatkan pasar, UMKM ikut bergerak, tenaga kerja terserap, dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” ungkapnya.
H. Hamzah menyampaikan, pola tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dilihat secara terpisah. Ketersediaan pangan memengaruhi harga, harga berkaitan dengan daya beli, kegiatan usaha menciptakan lapangan kerja, sedangkan pendapatan menentukan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan.
Dalam konteks Kota Depok, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat UMKM, perdagangan rakyat, pasar tradisional, koperasi, serta berbagai sektor produktif yang mampu menciptakan perputaran ekonomi di tengah warga.
Penguatan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat. Masing-masing memiliki kewenangan berbeda, namun seluruhnya dapat diarahkan pada tujuan yang sama, yakni memastikan kebijakan nasional menjawab kebutuhan lokal.
“Program nasional harus terkoneksi dengan kebutuhan daerah. DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, pemerintah melaksanakan kebijakan, sedangkan masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan. Kalau semua bekerja sesuai kewenangannya, manfaat pembangunan akan lebih mudah dirasakan,” tuturnya.
Di tengah derasnya arus informasi, H. Hamzah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Kritik terhadap pemerintah, menurutnya, tetap menjadi bagian penting dari demokrasi, tetapi harus dibangun berdasarkan data dan fakta.
Warga perlu membedakan informasi, opini, dan provokasi. Setiap kabar mengenai kebijakan publik sebaiknya diverifikasi melalui sumber resmi atau kredibel sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.
“Jangan menilai program hanya dari potongan video atau pesan berantai. Pelajari tujuan, mekanisme, penerima manfaat, dan hasilnya. Kalau ada kekurangan, sampaikan kritik berdasarkan fakta agar bisa diperbaiki. Jangan sampai masyarakat justru dipecah oleh informasi yang tidak jelas,” tegasnya.
H. Hamzah menilai kemampuan memilah informasi merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara. Literasi publik yang baik membuat masyarakat lebih kritis dalam menilai hasil kerja pemerintah, memahami hak dan kewajibannya, serta menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
Momentum HUT RI ke-81, juga harus menjadi ruang untuk memperkuat kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Pilihan politik boleh berbeda, tetapi persatuan dan kepentingan bangsa harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
“Boleh berbeda pilihan, tetapi tujuan kita tetap sama, yaitu Indonesia yang lebih maju dan rakyat yang lebih sejahtera. Jangan mudah diadu domba. Mari kita kawal program yang baik, kritik yang kurang, dan dukung setiap kebijakan yang memang memberikan manfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, H. Hamzah menegaskan, perjalanan menuju Indonesia Emas membutuhkan kesinambungan antara kebijakan pemerintah pusat, pelaksanaan di daerah, fungsi pengawasan DPRD, serta partisipasi publik. Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai agenda nasional, tetapi harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang mampu menjawab persoalan masyarakat.
Karena itu, mengisi kemerdekaan dapat dilakukan melalui tindakan konkret mendukung produk lokal, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, menjaga lingkungan, serta berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
“Indonesia Emas bukan pekerjaan satu orang atau satu kelompok. Ini pekerjaan seluruh bangsa. Pemerintah bekerja membuat kebijakan, masyarakat ikut menjalankan dan mengawasi. Kita harus satu komando dalam kepentingan Indonesia Raya, tetapi tetap kritis, rasional, dan bertanggung jawab,” tutupnya. (el’s)
 ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memaknai kemerdekaan secara lebih substantif.){kind=link}