Depok | Sketsa Online – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok mendukung langkah Pemerintah Kota Depok mengevaluasi kebijakan Universal Health Coverage (UHC).
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan kesehatan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, S.H., mengatakan pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Wali Kota Depok dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (23/6/2026).
Menurut Siswanto, PKB sejak awal mendorong agar bantuan kesehatan difokuskan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Saat skema UHC diberlakukan, tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan mandiri mengalami penurunan karena sebagian warga yang sebenarnya mampu memilih tidak lagi membayar iuran secara mandiri.
“Ketika UHC dihentikan, angka keaktifan peserta BPJS mandiri meningkat cukup signifikan. Ini menunjukkan prinsip gotong royong dan subsidi silang dalam BPJS Kesehatan kembali berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Siswanto.
Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan dibangun berdasarkan prinsip saling membantu antarpeserta. Karena itu, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi diharapkan tetap membayar iuran secara mandiri, sementara bantuan pemerintah diprioritaskan bagi warga yang tidak mampu.
Meski mendukung evaluasi UHC, Siswanto menegaskan pemerintah harus tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Ia mengapresiasi komitmen Wali Kota Depok yang memastikan warga yang membutuhkan tetap memperoleh pelayanan kesehatan melalui dukungan pembiayaan dari APBD maupun APBN.
“Artinya pemerintah tetap hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan layanan kesehatan,” katanya.
Lebih lanjut, Siswanto mendorong pemutakhiran dan pemetaan ulang data penerima bantuan agar program afirmasi kesehatan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Baginya, masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 harus menjadi prioritas dalam berbagai program bantuan dan perlindungan sosial.
Ia menegaskan warga dalam kelompok tersebut yang membutuhkan layanan kesehatan tidak boleh mengalami hambatan untuk memperoleh bantuan pemerintah.
“PKB berharap evaluasi yang tengah dilakukan dapat menghasilkan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran, menjaga keberlanjutan sistem BPJS Kesehatan, serta memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkeadilan,” tutupnya. (el’s)
 DPRD Kota Depok mendukung langkah Pemerintah Kota Depok mengevaluasi kebijakan Universal Health Coverage (UHC).){kind=link}