Depok | Sketsa Online – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, H. Pradi Supriatna, berharap kedekatan Wali Kota Depok Supian Suri dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan dan menjawab persoalan masyarakat.
Pradi menilai hubungan yang baik antara pemerintah kota dan provinsi perlu diwujudkan melalui komunikasi efektif, kemitraan yang kuat, serta penyelarasan program. Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar penanganan persoalan daerah berjalan terpadu dan sesuai kebutuhan warga.
“Kenapa bisa demikian? Kok bisa bersama-sama? Ini yang kita tunggu-tunggu selama ini. Apa itu? Sinergi, kemitraan, komunikasi yang konkret, akhirnya solusi-solusi bisa kita dapatkan,” ujar Pradi saat menyampaikan sambutan dalam peringatan HUT ke-7 FORSIREDI, di Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Sabtu (10/10/2026).
Harapan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat kota. Pradi menyoroti sejumlah pekerjaan infrastruktur pada era kepemimpinan Supian Suri, terutama penanganan beberapa ruas jalan yang menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat.
Ia menyebut Jalan Raya Sawangan, Jalan Pemuda, dan Jalan Tapos sebagai lokasi yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan fisik.
“Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan fisik yang dilakukan, kerja-kerja fisik bisa terlihat di Jalan Raya Sawangan. Itu sekarang sudah dibangun jalan, kemudian dipercantik di berbagai wilayah, Jalan Pemuda, apalagi di sebelah timur sana, di Jalan Tapos,” katanya.
Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian Pradi. Keberlanjutannya perlu ditopang kualitas pengerjaan dan pemerataan penanganan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai kawasan.
Selain menyoroti infrastruktur, Pradi membandingkan capaian kegiatan fisik Depok dengan sejumlah daerah lain di Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ia menyebut persentase kegiatan fisik di Depok mencapai 12 persen, sedangkan beberapa daerah lain berada pada kisaran 6–7 persen.
“Saya juga melihat perkembangan daerah lain. Ternyata Kota Depok paling tinggi untuk kegiatan fisiknya, sampai 12 persen. Kemarin kita dengar langsung dari teman-teman daerah lain, ada yang baru sekitar 6 sampai 7 persen,” ungkapnya.
Pradi juga menekankan pentingnya pengawasan dan penyaluran aspirasi agar kebijakan pemerintah tetap berpijak pada kepentingan publik. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka capaian atau jumlah pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan di lingkungannya. Keluarga, RT, RW, hingga kelurahan dapat menjadi ruang awal untuk membangun kepedulian, menghimpun aspirasi, dan mendorong penyelesaian masalah secara bersama.
Pradi mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat berkontribusi sesuai peran masing-masing agar pembangunan Depok semakin responsif terhadap kebutuhan warga.
“Kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Kota Depok, dalam posisi apa pun, mulai dari keluarga, RT, RW, kelurahan, hingga seluruh elemen masyarakat. Mari perkuat gotong royong, satukan visi, dan wujudkan kerja sama yang berkelanjutan melalui langkah nyata di lingkungan masing-masing demi membangun Depok yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Pradi. (el’s)
