Depok | Sketsa Online – Pengguna Jalan Raya Cipayung harus bersiap menyesuaikan perjalanan. Mulai 17 September hingga 7 November 2026, ruas H. Muhidin hingga Jembatan Serong akan menerapkan sistem buka-tutup seiring pekerjaan pelebaran jalan.
Pengaturan arus kendaraan selama proyek berlangsung berpotensi menambah waktu tempuh pengguna jalan. Pengendara pun perlu memperhitungkan waktu perjalanan, mematuhi rambu, mengikuti arahan petugas, serta mempertimbangkan jalur alternatif apabila tidak berkepentingan melintasi kawasan pekerjaan.
Meski menghadirkan penyesuaian sementara, pelebaran ruas tersebut ditargetkan memberikan manfaat jangka panjang. Bertambahnya kapasitas jalan diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas warga, baik untuk bekerja, bersekolah maupun menjalankan aktivitas ekonomi.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, S.E., M.Si., menyambut positif pekerjaan itu. Ia berharap proses konstruksi berjalan lancar, memenuhi standar yang ditetapkan, dan selesai sesuai target waktu.
“Kami support untuk perbaikan jalan dan kenyamanan pengguna jalan. Semoga bisa diselesaikan tepat waktu, sehingga masyarakat bisa segera merasakan jalan yang lebih nyaman,” ujar Hj. Yuni pada Rabu (16/9/26).
Ia memahami sistem buka-tutup menjadi konsekuensi yang harus dihadapi pengguna selama pekerjaan berlangsung. Karena itu, Hj. Yuni meminta warga bersabar dan mengikuti pengaturan lalu lintas agar aktivitas konstruksi tetap aman serta mobilitas masyarakat dapat terjaga.
“Memang selama pengerjaan ada penyesuaian bagi pengguna jalan. Tetapi kita berharap setelah selesai, kondisi jalannya lebih baik dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” katanya.
Lebih lanjut, Hj. Yuni menyebut pelebaran Jalan Raya Cipayung memiliki arti tersendiri karena berada di wilayah daerah pemilihannya. Ia melihat realisasi infrastruktur tersebut sebagai bagian dari upaya menerjemahkan kebutuhan warga menjadi program pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung.
“Sebagai wakil masyarakat di dapil ini, saya merasa bangga melihat kerja nyata pemerintah dan DPRD. Ketika kebutuhan masyarakat bisa diwujudkan melalui pembangunan, tentu kami memberikan dukungan,” tuturnya.
Namun, Hj. Yuni mengingatkan bahwa keberhasilan proyek tidak berhenti pada dimulainya pekerjaan fisik. Ketepatan waktu, kualitas pengerjaan, keselamatan pengguna jalan, hingga pengawasan di lapangan menjadi aspek yang perlu dikawal sampai proyek benar-benar selesai.
Dalam hal ini, ia menilai Pemkot dan DPRD memiliki fungsi berbeda yang dapat saling melengkapi. Pemerintah menjalankan program pembangunan, sedangkan DPRD mengawal melalui fungsi pengawasan sekaligus membawa aspirasi warga agar pelaksanaan di lapangan tetap berada pada jalurnya.
“Ini bagian dari kolaborasi Pemkot dan DPRD. Pemerintah menjalankan pembangunan, DPRD ikut mengawal, dan masyarakat juga mendukung supaya prosesnya berjalan dengan baik. Semua tujuannya untuk kepentingan warga,” jelasnya.
Selama sistem buka-tutup berlangsung hingga 7 November 2026, pengguna jalan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran pekerjaan. Pengendara diminta tidak menerobos pengaturan, mengikuti petunjuk petugas, dan memilih rute lain bila memungkinkan.
Bila seluruh pihak menjalankan perannya, masa pengerjaan diharapkan dapat dilalui dengan aman tanpa mengabaikan kebutuhan mobilitas warga. Setelah proyek rampung, pelebaran Jalan Raya Cipayung diharapkan mampu menghadirkan akses yang lebih nyaman sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.
“Harapan saya, pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu dan berjalan lancar. Sebagai wakil masyarakat, tentu kami ingin hasil pembangunan ini benar-benar memberikan kenyamanan bagi warga. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus bisa diwujudkan menjadi pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung. Itulah kerja nyata yang kami harapkan,” pungkas Hj. Yuni. (el’s)
