Depok | Sketsa Online – Sanitasi tidak berhenti pada pembangunan septic tank. Ketika tangki penampungan penuh, lumpur tinja harus disedot, diangkut, dan diolah dengan benar agar tidak mencemari tanah maupun sumber air. Rangkaian inilah yang kini diperkuat Pemerintah Kota Depok melalui UPTD Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT).
Hingga capaian terakhir, sebanyak 2.831 kepala keluarga (KK) telah mendapatkan layanan penyedotan lumpur tinja terpadu dari target 4.912 KK, atau sekitar 57 persen.
Kepala UPTD IPLT Kota Depok, Andri Kabisat, SKM, M.E., mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan layanan sanitasi tidak berhenti pada penyediaan sarana di tingkat rumah tangga.
“Penyedotan ini bukan hanya untuk mengosongkan septic tank. Limbah yang sudah disedot harus dikelola dan diolah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan,” kata Andri pada Sabtu (22/8/26).
Upaya tersebut berjalan seiring dengan kebijakan Pemerintah Kota Depok di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dalam memperkuat akses sanitasi masyarakat. Pada 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Bidang Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum menyiapkan pembangunan septic tank bagi 458 penerima manfaat atau BNBA di sejumlah kecamatan.
Menurutnya, keberadaan septic tank harus diikuti sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Tanpa penyedotan berkala, sarana sanitasi rumah tangga dapat penuh atau meluap dan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.
“Jadi, setelah septic tank tersedia, tetap harus diperhatikan penyedotannya. Lumpur tinja yang sudah diambil juga harus dibawa ke IPLT untuk diolah, bukan dibuang sembarangan,” ujarnya.
Program pembangunan septic tank tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah target pembangunan daerah, termasuk penurunan angka stunting, pencapaian kondisi bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF/No BABs), serta penguatan konsep Kota Cerdas (Smart City).
Dalam konteks itu, layanan IPLT menjadi mata rantai hilir yang memastikan limbah dari rumah tangga tidak kembali menjadi sumber pencemaran. Penyedotan terpadu juga diarahkan untuk menjaga kualitas tanah dan sungai, mengurangi bau tidak sedap, serta menekan risiko penyakit yang berkaitan dengan bakteri E. coli.
“Ini bagian dari pelayanan sanitasi. Kami ingin masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, sekaligus memastikan limbah yang disedot benar-benar dikelola sampai proses pengolahannya,” ungkapnya.
Untuk memperluas akses, UPTD IPLT sejak 1 Juli 2026 menguji coba layanan penyedotan pada malam hari hingga pukul 21.00 WIB. Kebijakan tersebut menyasar warga yang tidak dapat menggunakan layanan pada jam kerja karena bekerja atau memiliki aktivitas lain pada siang hari.
“Masih ada masyarakat yang belum bisa terlayani karena bekerja atau ada aktivitas lain. Karena itu, kami melakukan uji coba penyedotan malam sampai jam 21.00,” jelas Andri.
Layanan malam didukung lima armada, terdiri atas satu truk engkel dan empat truk enam ban. Operasionalnya melibatkan petugas pencatat volume lumpur tinja, administrasi, serta pengelola limbah.
Andri menyampaikan, penambahan jam pelayanan merupakan bentuk penyesuaian layanan publik terhadap pola aktivitas masyarakat. Warga yang tidak sempat menggunakan layanan pada siang hari kini memiliki alternatif waktu pada malam hari.
“Kami mencoba memberikan pilihan waktu kepada masyarakat. Kalau siang mereka bekerja, malam hari bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan pelayanan,” pungkasnya.
Meski telah berjalan sejak Juli, layanan malam masih dalam tahap uji coba. Tingkat pemanfaatan masyarakat akan menjadi salah satu indikator untuk menentukan apakah pola tersebut akan dipertahankan secara permanen.
“Kalau hasil uji coba banyak masyarakat yang melakukan penyedotan malam, tahun depan akan dibuat permanen. Nantinya ada dua shift, pagi dan malam,” ucapnya.
Dengan demikian, apabila kebutuhan masyarakat terbukti tinggi, sistem dua shift berpotensi diterapkan mulai 2027. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi terhadap kemampuan IPLT merespons kebutuhan layanan di luar jam kerja.
Hingga capaian terakhir, layanan penyedotan telah menjangkau seluruh kecamatan di Depok. Sukmajaya mencatat angka tertinggi dengan 598 KK, disusul Cilodong 431 KK, Beji 429 KK, Cimanggis 387 KK, dan Pancoran Mas 356 KK. Berikutnya Tapos 238 KK, Sawangan 214 KK, Cipayung 193 KK, Limo 81 KK, Bojongsari 74 KK, dan Cinere 23 KK.
Capaian 2.831 KK berarti masih terdapat sekitar 43 persen dari target yang perlu dijangkau. Angka tersebut menjadi ruang bagi pemerintah untuk memperluas cakupan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyedotan septic tank secara berkala.
Menutup pernyataannya, Andri menegaskan, keberhasilan sistem sanitasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah septic tank yang dibangun atau armada yang tersedia, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan resmi.
“Sanitasi ini tanggung jawab bersama. Kami terus mengoptimalkan pelayanan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan penyedotan. Kami juga mengajak masyarakat Kota Depok memanfaatkan jasa penyedotan limbah tinja terpadu milik pemerintah,” tutupnya. (el’s)
