Depok | Sketsa Online – Pengawas proyek di kawasan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Mustofa, memberikan klarifikasi terkait sorotan aktivitas pengerjaan lahan dan tudingan minimnya koordinasi dengan warga maupun lingkungan sekitar.
Mustofa menjelaskan, sejumlah persoalan yang muncul di lapangan telah dikomunikasikan dan ditempuh melalui mediasi dengan pihak terkait. Salah satunya menyangkut batas lahan dan pembongkaran tembok pembatas Perumahan Pamulang Townhouse.
“Kenapa itu bisa kita robohkan? Pertama, posisi tanah kita ada di dalam, dan itu sudah kita atas perizinan daripada pengembang,” kata Mustofa pada Selasa (8/9/26).
Persoalan tersebut kemudian dibawa ke proses mediasi dengan warga yang menempati kawasan Perumahan Pamulang Townhouse. Untuk memastikan batas bidang tanah, pihaknya juga meminta dokumen dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Awalnya kami masuk ke area tersebut karena ini menyangkut batas lahan. Kami tidak bisa masuk begitu saja tanpa surat dari BPN. Karena itu, kami mengajukan dan meminta surat tersebut. Setelah itu, proses mediasi dilakukan,” ujarnya.
Selain persoalan batas lahan, Mustofa menyebut pihaknya turut melakukan penataan akses di sekitar lokasi proyek. Salah satunya melalui perapihan jalan warga di wilayah RW 02.
“Perapihan jalan warga di RW 02 juga sedang kami lakukan sebagai bagian dari penataan akses di sekitar lokasi proyek. Proses perapihan tersebut disaksikan langsung oleh Pak Camat dan Pak Lurah,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Mustofa juga meluruskan mengenai luas lahan yang menjadi bagian dari kegiatan proyek yang diawasinya. Proyek tersebut berada di lahan sekitar 7.000 meter persegi dengan pekerjaan utama berupa cut and fill.
Penjelasan itu disampaikan karena terdapat kegiatan lain di sekitar lokasi dengan luas sekitar 2,3 hektare. Ia menegaskan, kedua kegiatan tersebut merupakan proyek yang berbeda.
“Iya, ada dua proyek yang berbeda. Kegiatan yang luasnya sekitar 2,3 hektare sudah berjalan lebih dahulu dan dikelola oleh Haji Fatulloh, sedangkan proyek kami memiliki kegiatan dan area yang berbeda,” jelasnya.
Perbedaan tersebut menjadi penting dalam melihat berbagai aktivitas yang berlangsung di kawasan Pondok Petir. Mustofa meminta dampak yang dirasakan warga tidak langsung dikaitkan seluruhnya dengan proyek yang diawasinya.
“Kalau bicara soal keluhan warga sekitar terkait dampak dari kegiatan proyek, perlu kami luruskan bahwa tidak semua dampak tersebut berasal dari kegiatan kami. Sebab, sebelumnya sudah ada kegiatan lain di lokasi dengan luas sekitar 2,3 hektare yang lebih dahulu berjalan. Jadi, perlu dibedakan antara kegiatan kami dengan kegiatan yang sudah ada sebelumnya,” tuturnya.
Di sisi lain, Mustofa mengakui proses perizinan proyek yang diawasinya masih berjalan. Sebelumnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat telah melakukan inspeksi dan memberikan pembinaan terkait kegiatan yang berlangsung di lokasi.
“Perihal perizinan, setelah adanya sidak pertama kemarin sekitar pukul 11.00 atau 11.30 WIB, kami didatangi oleh pihak ESDM Provinsi. Dalam kunjungan tersebut, kami mendapatkan pembinaan terkait kegiatan yang sedang berjalan,” ungkapnya.
Setelah pembinaan tersebut, pihaknya mengajukan proses administrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Proses kemudian dilanjutkan melalui layanan perizinan satu atap Pemerintah Kota Depok.
“Per hari ini, proses perizinan sudah kami ajukan melalui OSS. Selanjutnya, proses tersebut dilanjutkan melalui perizinan satu atap Pemerintah Kota Depok untuk diproses lebih lanjut. Jadi, saat ini seluruh proses perizinannya masih berjalan,” kata Mustofa.
Lebih lanjut, terkait keluhan warga mengenai debu, ia mengatakan penyiraman telah dilakukan di area proyek sebagai upaya mengurangi dampak debu akibat aktivitas di lapangan.
Namun, Mustofa tidak menampik masih terdapat persoalan dalam komunikasi dengan sejumlah unsur lingkungan, termasuk RT, RW, dan warga sekitar.
“Untuk koordinasi dengan aparat setempat, termasuk RT, RW, dan warga sekitar, mungkin sampai saat ini memang belum menemukan titik temu yang baik. Kami juga masih memahami bagaimana komunikasi tersebut bisa berjalan lebih efektif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan,” jelasnya.
Meski komunikasi belum sepenuhnya menemukan titik temu, Mustofa memastikan pihaknya terbuka untuk kembali melakukan mediasi bersama warga maupun pemangku kepentingan setempat.
Komunikasi dinilai menjadi bagian penting agar aktivitas proyek tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan berkepanjangan di lingkungan sekitar.
“Kalau memang diperlukan, kami siap melakukan mediasi dengan warga dan pihak-pihak terkait. Yang terpenting bagi kami, seluruh kegiatan proyek ini dapat berjalan secara kondusif dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” tegasnya.
Mustofa juga kembali menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan pihaknya saat ini merupakan kegiatan cut and fill. Tanah hasil pekerjaan tersebut masih ditata di dalam area proyek.
“Karena kegiatan kami memang berupa cut and fill. Jadi, tanah yang ada di lokasi kami gunakan dan ditata kembali di dalam area proyek. Sampai kemarin, tidak ada lagi tanah dari lokasi yang dikeluarkan,” pungkasnya.
Menutup keterangannya, Mustofa menegaskan, aktivitas di kawasan Pondok Petir perlu dilihat secara utuh dengan membedakan proyek yang diawasinya seluas sekitar 7.000 meter persegi dengan kegiatan lain seluas sekitar 2,3 hektare yang disebut telah lebih dahulu berjalan.
Di tengah proses perizinan yang masih berlangsung, pihaknya menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dan mediasi dengan warga serta pemangku kepentingan setempat. Langkah tersebut penting untuk membangun kesepahaman, menjaga kondusivitas lingkungan, sekaligus menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan secara terbuka.
“Bagi kami, yang terpenting bukan hanya proyek bisa berjalan, tetapi bagaimana seluruh pihak bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Dengan begitu, kegiatan tetap kondusif dan persoalan yang muncul dapat diselesaikan bersama secara terbuka,” tutupnya. (L1n)
