Depok | Sketsa Online – Sejumlah agenda strategis pembangunan Kota Depok menjadi sorotan Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat sekaligus anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, H. Muhammad Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum., dalam momentum HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN).
Rangkaian peringatan HUT PAN ke-28 di Kota Depok turut diisi kegiatan yang digelar DPD PAN Kota Depok di kawasan Curug. Dalam kegiatan tersebut, jajaran pengurus DPC dan DPD ranting PAN se-Kota Depok diundang untuk mengikuti berbagai perlombaan sebagai bagian dari perayaan ulang tahun partai sekaligus memperkuat konsolidasi kader di tingkat akar rumput.
Lebih dari sekadar perayaan, Bang Has memandang momentum tersebut sebagai ruang untuk meneguhkan kembali orientasi perjuangan partai dan kader politik. Ia menegaskan, mandat yang diperoleh melalui kontestasi politik harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Teruslah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu mengadvokasi permasalahan yang ada di masyarakat. Jangan lelah untuk terus berbuat. Karena keberadaan kita sebagai kader politik harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya ketika ada momentum politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Bang Has, Minggu (30/8/2026).
Menurutnya, prinsip tersebut telah menjadi bagian dari perjalanan politiknya di Kota Depok. Selama dua periode menjadi anggota DPRD Kota Depok, salah satu agenda yang diperjuangkannya adalah pemekaran wilayah kecamatan dari enam menjadi 11 kecamatan.
Bang Has mengatakan pemekaran tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan administratif, tetapi diarahkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Perda tentang pemekaran kecamatan dari enam menjadi 11 itu bukan hanya soal perubahan wilayah administratif. Tujuan utamanya supaya pelayanan pemerintah lebih dekat kepada masyarakat. Jadi masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang lebih dekat dan lebih efektif,” katanya.
Perjuangan pembangunan, lanjut Bang Has, berlanjut ketika dirinya duduk di DPRD Jawa Barat. Sektor pendidikan menjadi salah satu agenda yang dikawal, terutama penyediaan sarana pendidikan tingkat SMA dan SMK di Depok.
Sejumlah pembangunan sekolah yang disebutnya menjadi bagian dari aspirasi tersebut antara lain SMA Negeri 11, SMA Negeri 12, SMA Negeri 14, SMK Negeri 1, SMK Negeri 3, hingga rencana pembangunan SMK Negeri 5.
Selain pendidikan, Bang Has menyebut lebih dari 2.500 rumah telah diperjuangkan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
“Yang menjadi kebanggaan ketika kita dapat amanah mengawal usulan-usulan di Kota Depok dan itu berhasil menjadi program. Setiap sekolah yang dibangun dan setiap rumah yang diperbaiki bukan hanya angka pembangunan, tetapi ada masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya. Itulah yang menurut saya menjadi makna dari perjuangan politik,” ungkapnya.
Di sisi lain, Bang Has menilai sejumlah persoalan Depok yang terus berkembang membutuhkan agenda pembangunan lanjutan. Salah satunya terkait kemacetan dan konektivitas antarkawasan.
Setelah pembangunan Underpass Dewi Sartika, ia menyebut kawasan Citayam sebagai salah satu titik yang perlu diperjuangkan untuk mendapatkan pembangunan underpass.
“Setelah Underpass Dewi Sartika, maka nanti akan diperjuangkan Jawa Barat membangun underpass di Citayam. Infrastruktur harus dipersiapkan mengikuti perkembangan kawasan, karena konektivitas yang baik akan berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Persoalan persampahan juga menjadi perhatian. Ketergantungan terhadap TPA Cipayung, menurut Bang Has, membutuhkan solusi pengelolaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Ia menilai TPPAS Lulut Nambo (Klapanunggal, Kabupaten Bogor) dapat menjadi salah satu bagian dari solusi jangka panjang pengelolaan sampah di Depok.
“Kalau Lulut Nambo sudah selesai dalam hal pembangunan, saya yakin persampahan di Depok juga tidak mesti harus dibuang di Cipayung lagi. Tetapi tentu fasilitas dan sistem pengolahannya harus benar-benar berjalan. Persoalan sampah tidak cukup hanya memindahkan tempat pembuangan, tetapi harus diselesaikan melalui sistem pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ucapnya.
Di tengah kebutuhan pembangunan tersebut, Bang Has juga mengingatkan pentingnya menjaga kemampuan fiskal daerah. Menanggapi rencana Pemerintah Kota Depok melakukan pinjaman daerah, ia menilai langkah tersebut harus disertai perhitungan kemampuan keuangan yang matang.
“Pinjaman tidak boleh melampaui kemampuan keuangan daerah. Pemerintah harus menghitung secara cermat kemampuan pendapatan daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan cicilan. Jangan sampai pembangunan hari ini justru menjadi beban fiskal bagi pemerintahan dan masyarakat di masa depan,” tuturnya.
Bang Has menyampaikan, kebutuhan pembangunan dan disiplin fiskal harus berjalan beriringan. Keberanian melakukan terobosan, kata dia, harus dibarengi perhitungan mengenai kemampuan pembiayaan dan keberlanjutan manfaat pembangunan.
Memasuki usia ke-28, Bang Has juga menilai PAN perlu memastikan kekuatan politiknya tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kader di tingkat akar rumput, menurutnya, memiliki posisi penting untuk menyerap persoalan warga dan membawanya ke ruang kebijakan.
“Kader di tingkat akar rumput harus menjadi mata dan telinga partai di tengah masyarakat. Mereka yang paling dekat dengan warga harus mampu menangkap apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat, kemudian membawa aspirasi tersebut ke ruang kebijakan. Jangan hanya hadir ketika momentum politik datang,” jelasnya.
Bagi Bang Has, HUT PAN ke-28 menjadi momentum untuk memperkuat kembali orientasi perjuangan politik yang berpijak pada kebutuhan masyarakat. Pendidikan, rumah layak huni, infrastruktur, persampahan, hingga pengelolaan fiskal menjadi sejumlah agenda yang dinilainya perlu terus dikawal secara berkelanjutan.
“Usia 28 tahun bukan sekadar perjalanan, tetapi momentum untuk menatap masa depan. PAN harus terus hadir, bekerja, dan memastikan setiap perjuangan politik bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kita harus terus mengawal aspirasi masyarakat, memperjuangkan pembangunan yang dibutuhkan, dan memastikan setiap kebijakan memiliki manfaat yang nyata. Dari Depok yang maju, kita dorong Jawa Barat semakin istimewa,” pungkasnya. (el’s)
