Depok | Sketsa Online – Tiga dekade setelah Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli, DPC PDI Perjuangan Kota Depok menggelar malam renungan di Taman Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, Minggu (26/7/2026).
Peringatan tersebut menjadi ruang refleksi atas salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia yang dinilai turut membuka jalan bagi lahirnya era Reformasi dan perkembangan demokrasi di Tanah Air.
Bagi PDI Perjuangan, Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah partai. Peristiwa itu dipandang sebagai pengingat bahwa kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hak-hak politik warga negara, serta kehidupan demokrasi yang terbuka lahir melalui perjuangan panjang yang menuntut keberanian dan pengorbanan.
Refleksi 30 tahun Kudatuli berlangsung di tengah dinamika demokrasi yang terus menghadapi tantangan baru. Di era digital, demokrasi tidak hanya diuji oleh polarisasi politik, tetapi juga maraknya disinformasi, penyebaran ujaran kebencian, serta menurunnya kualitas ruang dialog publik.
Karena itu, pemahaman terhadap sejarah dinilai penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, menyadari bahwa demokrasi bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya, melainkan harus terus dijaga melalui penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, dan partisipasi aktif warga negara.
Suasana malam renungan berlangsung khidmat. Ratusan kader PDI Perjuangan mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol penghormatan terhadap salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Sebuah layar besar di sisi barat Taman Merdeka menayangkan dokumentasi Kudatuli beserta kesaksian sejumlah pelaku sejarah, di antaranya Ribka Tjiptaning dan Wilson Obrigados.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, S.E., M.Si., menegaskan bahwa peringatan Kudatuli bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak lahir secara instan.
Proses panjang tersebut dibangun melalui keberanian, keteguhan, serta pengorbanan banyak pihak yang memperjuangkan ruang demokrasi.
Menurutnya, menjaga demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu semata. Yang tidak kalah penting adalah memastikan supremasi hukum berjalan, kebebasan berpendapat terlindungi, dan aspirasi masyarakat memperoleh ruang dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
“Sejarah tidak boleh dilupakan. Demokrasi yang kita nikmati hari ini lahir melalui perjalanan panjang. Tugas kita sekarang adalah menjaga dan mengisinya dengan kerja nyata untuk kepentingan rakyat,” ujar Hj. Yuni.
Ketua Panitia Malam Renungan yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravany Hilman, mengingatkan bahwa demokrasi merupakan amanat yang harus dipelihara bersama oleh seluruh elemen bangsa.
Baginya, demokrasi tidak akan bertahan apabila masyarakat kehilangan kesadaran untuk merawatnya. Nilai-nilai kebebasan yang telah diperjuangkan dapat mengalami kemunduran apabila tidak diiringi komitmen kolektif dalam menjaganya.
“Demokrasi tidak turun dari langit dan bisa hilang kalau tidak kita jaga. Momentum ini mengingatkan masyarakat bahwa demokrasi harus terus dipelihara dan diisi,” kata Ikravany.
Ia juga menekankan pentingnya mewariskan kesadaran sejarah kepada generasi muda agar mereka memahami bahwa hak-hak demokratis yang dinikmati saat ini merupakan buah dari perjuangan panjang banyak pihak.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Imam Turidi, menyebut Kudatuli sebagai salah satu tonggak penting yang membuka jalan menuju era Reformasi 1998.
Peristiwa tersebut, katanya, telah menjadi bagian dari sejarah bangsa dalam memperjuangkan kehidupan politik yang lebih terbuka, partisipatif, dan demokratis.
“Peristiwa Kudatuli adalah tonggak lahirnya demokrasi, bukan hanya milik PDI Perjuangan, tetapi kemenangan seluruh bangsa Indonesia,” tegas Imam Turidi yang juga anggota DPRD Kota Depok.
Malam renungan turut dihadiri mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok Hendrik Tangke Alo, jajaran pengurus PAC se-Kota Depok, kader, simpatisan, serta sejumlah tokoh partai.
Menutup rangkaian kegiatan, Ikravany mengajak masyarakat menjadikan sejarah sebagai sumber pembelajaran dalam memperkuat demokrasi Indonesia.
Menjaga demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara atau partai politik, tetapi juga seluruh warga negara agar nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional tetap terpelihara.
“Jangan sampai generasi mendatang kesulitan karena bibit otoritarianisme menguat kembali. Merawat demokrasi adalah proses yang tidak pernah selesai. Setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar ruang kebebasan, keadilan, dan partisipasi tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Ikravany Hilman. (el’s)
.){kind=link}