Depok | Sketsa Online – Komisi D DPRD Kota Depok menyoroti masih adanya kekurangan anggaran sekitar Rp10 miliar dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.
Kekurangan dana tersebut dinilai perlu segera dicarikan solusi agar pelaksanaan ajang olahraga terbesar tingkat provinsi itu dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Sebagai salah satu tuan rumah Porprov Jawa Barat 2026 bersama Kota Bekasi dan Kota Bogor, Kota Depok memiliki tanggung jawab besar dalam menyambut ribuan atlet, ofisial, dan pendukung dari berbagai daerah.
Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan, Komisi D DPRD Kota Depok menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata), KONI Kota Depok, serta Panitia Besar (PB) Porprov Kota Depok.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, mengatakan rapat tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus dukungan DPRD terhadap suksesnya penyelenggaraan Porprov di Kota Depok.
“Betul, kami sengaja mengundang pihak-pihak terkait penyelenggaraan Porprov. Kami ingin mengetahui sejauh mana persiapannya,” ujar Siswanto pada Kamis (18/6/26).
Menurutnya, menjadi tuan rumah Porprov merupakan kesempatan strategis yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Selain menjadi ajang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, kegiatan tersebut juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah.
“Keuntungan menjadi tuan rumah bukan hanya membuat Depok semakin dikenal, tetapi roda ekonomi juga akan bergerak selama event berlangsung. Karena akan ada ribuan atlet dari berbagai cabang olahraga yang datang ke Kota Depok,” tuturnya.
Siswanto menjelaskan, kedatangan peserta dari berbagai daerah akan memberikan efek berganda bagi perekonomian lokal.
Sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpeluang memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas selama pelaksanaan Porprov.
Namun, dalam rapat koordinasi tersebut terungkap masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi. Berdasarkan pemaparan penyelenggara, kekurangan dana diperkirakan mencapai sekitar Rp10 miliar.
Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung berbagai kebutuhan teknis, seperti penyempurnaan fasilitas di venue pertandingan, perbaikan peralatan penunjang, serta kebutuhan operasional lainnya, termasuk honorarium liaison officer (LO) dan relawan.
“Kekurangan anggaran sekitar segitu. Anggaran itu diperuntukkan bagi kebutuhan teknis, seperti perbaikan peralatan penunjang di masing-masing venue, honorarium LO atau volunteer, dan kebutuhan lainnya,” ungkap Siswanto.
Politisi PKB itu berharap kekurangan anggaran tersebut dapat segera dipenuhi melalui mekanisme anggaran yang tersedia. Baginya, dukungan pendanaan yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan seluruh persiapan dapat berjalan optimal.
“Kota Depok menjadi tuan rumah Porprov ini merupakan bagian dari harapan masyarakat. Artinya, masyarakat berharap penyelenggaraannya sukses dan memiliki dampak ekonomi bagi warga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia juga mengingatkan bahwa kesempatan menjadi tuan rumah Porprov merupakan momentum yang tidak datang setiap tahun. Karena itu, seluruh pihak perlu memberikan perhatian dan dukungan penuh agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi Kota Depok.
“Porprov ini event empat tahunan. Karena itu, kami berharap kekurangan anggaran ini bisa segera ditutupi agar seluruh persiapan berjalan maksimal dan Depok mampu menjadi tuan rumah yang sukses,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Siswanto menegaskan, Komisi D DPRD Kota Depok akan terus mengawal seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan Porprov 2026 mendatang.
“Porprov ini harus menjadi momentum bagi Kota Depok untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah yang baik. Karena itu, kami akan terus mengawal persiapannya agar pelaksanaannya sukses, prestasi olahraga meningkat, dan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. (el’s)
 Jawa Barat 2026.){kind=link}