Depok | Sketsa Online – Makna kemerdekaan di tengah tantangan zaman tidak cukup diukur dari kemampuan bangsa mempertahankan kedaulatan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan, kesempatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Depok, Supian Suri, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (14/08/26).
Pesan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Negara menjadi pijakan bagi Supian untuk menegaskan bahwa kemerdekaan harus diterjemahkan melalui kerja pemerintahan yang nyata. Menurutnya, penyelenggaraan negara harus bermuara pada pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan warga.
“Pertama kita ucapkan, kita bangga dan kita merayakan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semangat dari apa yang beliau sampaikan adalah pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Ia memandang keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh capaian fisik maupun indikator administratif. Ukuran yang lebih substansial terlihat dari terbukanya akses, kesempatan, serta ruang yang adil bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah memastikan setiap masyarakat punya ruang dan kesempatan yang sama. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya kita bebas dari penjajahan, tetapi juga bagaimana setiap warga negara punya kesempatan untuk meraih masa depan yang mereka cita-citakan,” katanya.
Gagasan tersebut beririsan dengan agenda penguatan kualitas manusia melalui kebijakan nasional. Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis, misalnya, dipandang sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi yang memiliki fondasi pendidikan dan kesehatan lebih baik.
“Beliau juga menyampaikan bahwa semua punya ruang yang sama, termasuk untuk masa depan anak-anak kita. Sekolah Rakyat sudah disiapkan, kemudian makan bergizi gratis dan berbagai upaya lainnya. Harapannya, anak-anak kita punya kesempatan untuk bercita-cita setinggi-tingginya dan punya jalan untuk mencapai cita-cita tersebut,” tuturnya.
Pada level daerah, kebijakan nasional tersebut membutuhkan penerjemahan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Pemerintah Kota Depok memiliki peran untuk memastikan arah pembangunan dapat dikonversi menjadi pelayanan serta program yang memberikan dampak langsung.
“Pemerintah daerah menjadi bagian untuk mendukung dan mendorong apa yang menjadi harapan-harapan tersebut. Kita harus memastikan kebijakan yang ada bisa diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat Depok, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Upaya menghadirkan pelayanan yang berdampak tidak terlepas dari pembenahan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi, harus menyentuh pola kerja aparatur, bukan berhenti pada restrukturisasi organisasi atau penyederhanaan prosedur.
“Ini memang menjadi semangat kita. Reformasi birokrasi menjadi bagian yang terus kita lakukan. Beliau kembali menekankan harapan tersebut, dan kita juga terus melakukan evaluasi serta meningkatkan kinerja. Jangan sampai birokrasi hanya sibuk dengan proses, tetapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan, efektivitas aparatur menjadi salah satu kunci agar kebijakan publik memiliki hasil yang terukur. Karena itu, evaluasi diperlukan untuk melihat bukan hanya apakah sebuah program terlaksana, tetapi juga sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, kompleksitas persoalan perkotaan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Hubungan kerja antara pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian dari mekanisme untuk memperkuat koordinasi sekaligus pengawasan.
“Ini juga tidak lepas dari kolaborasi yang sudah terbangun. Ada Forkopimda, ada DPRD Kota Depok, dan tentu seluruh unsur yang ada di Depok. Semua punya peran masing-masing. Kalau kita bisa berjalan bersama, saling mendukung dan saling mengawasi, saya kira pembangunan akan jauh lebih efektif,” ungkapnya.
Kerja lintas sektor tersebut diperlukan agar setiap kebijakan memiliki kesinambungan dan tidak berjalan secara parsial. Dengan koordinasi yang kuat, pemerintah dapat menyelaraskan prioritas pembangunan sekaligus memastikan pelaksanaannya tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar warisan sejarah, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pelayanan publik yang berkualitas.
Menutup pernyataannya, Supian menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan semangat kemerdekaan terus relevan dengan kebutuhan generasi saat ini dan masa mendatang.
“Jadi kemerdekaan ini bukan hanya sesuatu yang kita warisi dari para pendahulu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab yang harus terus kita isi. Pemerintah harus hadir melalui kerja yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, dan keberpihakan kepada masa depan generasi berikutnya. Itu yang harus kita jaga bersama,” tutupnya. (el’s)
