Depok | Sketsa Online – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat peran kader dalam memahami sekaligus mengawal program pemerintah.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok sekaligus Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, H. Edi Masturo, S.E., menegaskan, dukungan politik harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang berdampak bagi masyarakat.
Menurut Edi, memahami arah kebijakan pemerintah merupakan langkah awal sebelum melakukan pengawalan. Kader perlu mengetahui program yang dijalankan, tujuan kebijakannya, serta manfaat yang hendak dicapai agar dapat menyampaikan informasi secara benar kepada masyarakat.
“Dalam rangka mendengarkan pidato Presiden, kami laskar dan para kader khidmat mendengarkan pidato beliau. Untuk jelasnya program-program Pak Presiden yang sudah direalisasikan disampaikan di rapat paripurna istimewa,” ujar Edi pada Jumat (14/8/26).
Ia menilai, ukuran keberhasilan program bukan sebatas tersusunnya kebijakan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut terlaksana secara efektif dan dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan harus berjalan bersama pengawasan dan evaluasi.
“Program-program Pak Presiden yang sudah direalisasikan tentu harus kita pahami. Yang paling penting, kita melihat manfaatnya untuk masyarakat. Kalau manfaatnya sudah dirasakan, tentu kita harus dukung dan kita kawal agar terus berjalan dengan baik,” katanya.
Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi A, Edi mengaitkan pengawalan tersebut dengan fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi itu menjadi instrumen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan, anggaran digunakan secara tepat, dan program menjawab kebutuhan publik.
“Dukungan itu penting, tetapi pengawalan juga penting. Kita ingin program yang baik benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, implementasi kebijakan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang profesional. Koordinasi antarinstansi, kompetensi aparatur, kepastian regulasi, dan pengawasan menjadi faktor penting agar program tidak kehilangan tujuan ketika diterapkan di lapangan.
“Program yang baik harus dilaksanakan dengan baik juga. Karena itu perlu koordinasi, aparatur yang bekerja profesional, dan pengawasan supaya manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujarnya.
Pengawalan program, juga harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Persoalan yang muncul di lapangan perlu disampaikan melalui mekanisme yang tepat agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
“Kalau masyarakat punya aspirasi, sampaikan. Kalau ada program yang perlu dikawal, kita kawal bersama. Itu bagian dari tanggung jawab kita,” tuturnya.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Edi mengingatkan kader untuk memperkuat literasi politik. Informasi mengenai kebijakan pemerintah harus diverifikasi sebelum disebarluaskan agar komunikasi publik tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan atau memicu keresahan.
“Kita jangan mudah terprovokasi. Kalau ada informasi, kita harus lihat dulu kebenarannya. Yang penting persatuan tetap kita jaga,” katanya.
Menutup pernyataannya, Edi berharap momentum HUT ke-81 RI mendorong kader meningkatkan kapasitas politik sekaligus kualitas pengabdian. Politik harus mampu menjembatani kebijakan dengan kebutuhan masyarakat melalui proses memahami, mengawal, dan mengevaluasi program secara bertanggung jawab.
“Kita ingin setiap program yang baik tidak hanya berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar terlaksana dan dirasakan masyarakat. Karena itu, tugas kita adalah memahami, mengawal, dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan,” tutupnya. (el’s)
